BOGOR – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang (AMCRP) menggelar aksi demonstrasi di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5/2026). Mereka datang meminta kepastian hukum dan waktu pembukaan kembali aktivitas pertambangan yang sebelumnya ditutup oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Asep Fadlan, menyampaikan bahwa tuntutan utama masyarakat sangat sederhana, yaitu ingin mengetahui sejauh mana proses perizinan dan kapan tambang yang legal dan berizin dapat beroperasi kembali.
“Sebetulnya, kami ingin mempertanyakan kepada pemerintah, sudah sejauh mana tahapannya, kapan tambang yang legal, yang berizin itu dibuka kembali. Tuntutan kita cuma simple sebetulnya, tambang dibuka kembali supaya ada aktivitas masyarakat,” ujar Asep Fadlan.
Masyarakat juga menyoroti soal kompensasi dan bantuan sosial yang dijanjikan. Menurut mereka, realisasi di lapangan dinilai belum sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Namun, hal tersebut bukan menjadi fokus utama perdebatan, melainkan kepastian kelanjutan usaha.
“Bahkan (KDM) akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Itu baru satu mungkin yang dijanjikan oleh Gubernur, ada beberapa lain mungkin yang dijanjikan, itu kita tidak permasalahkan,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator dari Kecamatan Rumpin, Asep Muris, memaparkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat selama hampir delapan bulan tambang ditutup. Ia menegaskan bahwa roda ekonomi warga yang sangat bergantung pada sektor ini kini benar-benar tersendat.
Banyak warga yang terpaksa mencari jalan keluar dengan cara meminjam uang di lembaga pembiayaan atau pinjaman online (Pinjol) demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibat tidak adanya pemasukan yang pasti, banyak kendaraan operasional seperti mobil dan motor yang akhirnya ditarik oleh pihak leasing karena tidak mampu membayar cicilan.
“Nah itu, justru yang terlibat dari pinjolnya, mungkin karena sudah tidak ada lagi, termasuk dari lesing, seperti armada sekarang di sana. Itu korban luar biasa,” kata dia.
“Sekarang yang mereka berjuang, satu tahun, dua tahun nyicil motor ataupun mobil, mereka berjuang. Ketika di sini ditutup, selama tujuh bulan ini, apa? Yang akhirnya mobil-mobil atau kendaraan ditarik-tarik,” lanjutnya.
Tidak hanya masalah ekonomi, penutupan tambang juga berdampak pada keretakan rumah tangga. Asep Muris mengungkapkan bahwa angka perceraian di wilayah tersebut dikabarkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini diduga kuat dipicu oleh ketidakmampuan kepala keluarga dalam menafkahi keluarga akibat hilangnya mata pencaharian.
“Banyak. Peningkatan perceraian banyak. Angka perceraian banyak. Akhirnya terlahirlah kriminalisasi,” tutupnya dengan nada prihatin.
Melalui aksi ini, warga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera memberikan jawaban yang jelas dan solusi konkret, agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal dan stabil.*
Tinggalkan Balasan