GUGAH – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wildan Fathurrahman, menerima aspirasi dari kader Posyandu Sari Ayu 4 yang disampaikan melalui perwakilan kader, Maria Ulfah. Aspirasi tersebut menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan kader Posyandu, mulai dari insentif hingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Wildan turut memberikan bantuan insentif kepada kader Posyandu Sari Ayu 4 sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat.
Aspirasi itu disampaikan melalui surat yang disebut sebagai “surat cinta”. Para kader berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka, khususnya melalui peningkatan insentif dan akses terhadap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Bagi para kader, dukungan tersebut penting untuk memberikan perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Selain menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan kader Posyandu, Maria Ulfah juga mengungkapkan persoalan bantuan sosial. Ia mengaku tercatat dalam kelompok desil II, tetapi hingga kini belum menerima bantuan sosial.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wildan menilai kesejahteraan kader Posyandu dan ketepatan sasaran bantuan sosial perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, peran kader Posyandu dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat perlu diimbangi dengan dukungan dan penghargaan yang memadai.
“Surat cinta ini menjadi pesan penting bagi kita semua. Kader Posyandu memiliki peran besar dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap mereka perlu ditingkatkan, baik melalui insentif maupun perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bantuan yang saya berikan hari ini merupakan bentuk dukungan dan apresiasi atas pengabdian mereka,” ujar Wildan.
Terkait persoalan bantuan sosial, Wildan berharap data dan kondisi masyarakat dapat ditelusuri bersama instansi terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan berjalan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam aspek kesejahteraan kader Posyandu maupun akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial.
Pengabdian kader Posyandu merupakan bagian penting dari upaya mendukung pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan sosial mereka menjadi salah satu aspek yang perlu terus dievaluasi. Sementara itu, persoalan bantuan sosial membutuhkan penelusuran data dan koordinasi dengan instansi terkait agar penyalurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan