GUGAH – Di tengah desakan Aliansi Masyarakat Purwakarta agar rekomendasi pendirian gereja di Desa Cikopo dicabut, Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta KH Ahmad Anwar Nasihin justru mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir selama seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada Gugah.co, KH Ahmad Anwar Nasihin menegaskan bahwa Purwakarta sejak lama dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi dan hidup berdampingan dalam keberagaman.
“Purwakarta Nagri Rahayu yang sudah biasa menerima perbedaan. Tidak ada alasan melarang agama lain beribadah. PCNU mendukung pemerintah daerah. Jangan takut selama itu sesuai prosedur,” tegasnya, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, polemik yang berkembang tidak mencerminkan sikap mayoritas masyarakat maupun organisasi Islam di Kabupaten Purwakarta. Ia menilai kelompok yang menyuarakan penolakan hanya sebagian kecil masyarakat dan bukan representasi organisasi keagamaan resmi.
“Mereka yang menolak hanya sebagian kecil masyarakat, dan bukan asli Cikopo, kebanyakan orang luar. Pesantren dan kiai kebanyakan di Nahdlatul Ulama. Pesantren-pesantren NU di Purwakarta tidak ada yang menolak. Tokoh-tokoh ormas resmi sampai saat ini secara resmi juga tidak ada yang menolak. Mereka hanya organisasi lokal saja, forum, bukan ormas Islam,” ujarnya.
KH Ahmad Anwar Nasihin menambahkan, apabila ingin mengukur sikap mayoritas ulama Purwakarta, maka yang menjadi rujukan adalah pesantren-pesantren besar yang memiliki pengaruh luas.
“Kalau pesantren yang dianggap besar yang ada di Purwakarta menolak, baru itu mengetes sebagian besar ulama karena santrinya ribuan dan alumninya di mana-mana,” katanya.
Ia berharap polemik tersebut tidak merusak semangat persaudaraan yang selama ini terjaga di Purwakarta.
“Purwakarta adalah Nagri Rahayu. Masyarakatnya saling menghormati perbedaan, tidak mengenal intoleransi. Berbeda dalam kebersamaan. Bentuk mencintai Indonesia dan kemerdekaan adalah keberagaman, wujud mencintai Indonesia tanpa harus intoleransi,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Setda Purwakarta dan mendesak agar rekomendasi pendirian gereja di Desa Cikopo dicabut.
Perwakilan massa, Dede Suhendi, menyatakan penolakan tersebut bukan karena sikap intoleransi, melainkan karena mereka menduga terdapat pelanggaran dalam proses pendirian rumah ibadah.
“Terkait pendirian gereja di Cikopo kita tidak intoleran, tapi karena dalam prosesnya ada pelanggaran-pelanggaran. Saya berani menyampaikan ini karena ada buktinya. Adanya rekomendasi dari Kemenag dan FKUB inilah yang membuat kisruh,” kata Dede.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menegaskan pemerintah daerah akan tetap berpegang pada aturan yang berlaku.
“Terkait pendirian gereja di Cikopo, kami pemerintah tidak akan menghambat, tidak akan memperlambat, dan tidak akan mempercepat. Semuanya harus berjalan sesuai dengan aturan. Jika semuanya sesuai dengan aturan, tidak ada alasan untuk tidak,” ujar Om Zein.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan