GUGAH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memprioritaskan pendalaman pengakuan Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq mengenai dugaan pemberian uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026. Penyidik saat ini masih memusatkan perhatian pada pengungkapan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, proses penyidikan masih diarahkan untuk mengungkap substansi utama perkara yang telah ditangani lembaga antirasuah tersebut. Menurutnya, terdapat dua klaster dugaan tindak pidana yang menjadi fokus penyidik dalam perkara tersebut.
“Yang pertama, KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara. Yang pertama berkaitan dengan adanya dugaan suap pada pengurusan HGB di Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan suap dari pihak swasta kepada oknum di lingkungan ATR/BPN dalam proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan Bogor. Penyidik masih mendalami mekanisme pengurusan tersebut serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dua Klaster Jadi Prioritas Penyidikan
Selain dugaan suap pengurusan HGB, KPK juga menelusuri temuan uang dalam jumlah besar saat operasi tangkap tangan (OTT). Uang tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Budi menjelaskan, temuan itu tidak hanya diduga berhubungan dengan pelayanan pertanahan, tetapi juga mengarah pada dugaan setoran rutin dari sejumlah kepala kantor pertanahan maupun kantor wilayah.
“Yang kedua, dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN. Tidak hanya soal layanan pertanahan, tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para Kantah ataupun Kanwil,” paparnya.
Atas dasar itu, penyidik untuk sementara memusatkan pengusutan pada dua klaster tersebut, yakni dugaan suap dalam pengurusan HGB serta dugaan gratifikasi atau penerimaan lainnya oleh para tersangka.
“Sehingga penyidikan yang dilakukan oleh KPK difokuskan di dua klaster itu dulu ya soal dugaan suap yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan juga gratifikasi atau penerimaan lainnya yang dilakukan oleh para pihak tersangka,” kata Budi.
KPK Apresiasi Laporan Masyarakat
Meski belum memprioritaskan pendalaman pengakuan Fahd Arafiq mengenai dugaan aliran dana Rp70 miliar untuk Muktamar NU, KPK menyatakan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait perkara tersebut.
Budi mengapresiasi sejumlah laporan yang masuk melalui saluran pengaduan masyarakat setelah perkara dugaan korupsi ATR/BPN dinaikkan ke tahap penyidikan. Setiap laporan, kata dia, akan dipelajari dan dianalisis untuk melihat relevansinya dengan penanganan perkara.
“KPK tentu mengapresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang kemudian pasca-KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, ada sejumlah pihak yang menyampaikan laporan kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, informasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan tambahan bagi penyidik dalam mengembangkan penanganan perkara.
“Setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis, dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK,” sambungnya.
Pemeriksaan Saksi Masih Berlangsung
Di sisi lain, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sejumlah saksi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperjelas konstruksi perkara, menelusuri dugaan aliran penerimaan, serta mengungkap pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan.
Budi meminta publik menunggu perkembangan proses penyidikan yang masih berjalan. KPK belum menyampaikan keputusan lebih lanjut mengenai pendalaman pengakuan Fahd Arafiq terkait dugaan pemberian dana untuk penyelenggaraan Muktamar NU.
“Nanti kita tunggu perkembangannya seperti apa karena memang pemeriksaan para saksi juga masih secara intensif dilakukan oleh penyidik,” katanya.
Dengan demikian, untuk sementara, penyidikan KPK masih berpusat pada dugaan suap pengurusan HGB di Bogor serta dugaan gratifikasi dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN. Sementara itu, informasi mengenai dugaan aliran dana Rp70 miliar untuk Muktamar NU masih memerlukan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.***






Tinggalkan Balasan