GUGAH – Secara prinsip, jajaran Pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta senantiasa menghormati, mendukung, dan turut menjaga kelestarian kekayaan budaya, sejarah, serta tradisi daerah sebagai bagian penting dari peringatan Hari Jadi Purwakarta.
Bagi organisasi ini, momen bersejarah tersebut seharusnya menjadi ruang untuk menguatkan jati diri daerah sekaligus mengenang perjalanan panjang pembangunan yang telah dilalui bersama.
Namun di balik semangat perayaan itu, terdapat pandangan mendalam yang disampaikan oleh Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta, Asep “Fapet” Kurniawan.
Menurutnya, peringatan ulang tahun daerah tidak boleh hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Lebih dari itu, momen ini seharusnya dijadikan titik tolak evaluasi menyeluruh mengenai seberapa besar pengabdian dan kinerja pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat, terlebih ketika masih banyak persoalan mendasar yang belum sepenuhnya teratasi.
Keprihatinan ini semakin menguat di tengah kondisi masyarakat yang saat ini sedang dihadapkan pada berbagai tantangan pelayanan dasar. Mulai dari polemik akses kesehatan, ketidakpastian keberlangsungan program jaminan kesehatan semesta, kendala kepesertaan bantuan iuran BPJS, hingga pemenuhan kebutuhan hidup lainnya yang masih menjadi beban bagi sebagian besar warga.
Di saat yang bersamaan, muncul informasi terkait alokasi dana yang cukup besar untuk mendukung rangkaian acara peringatan Hari Jadi Purwakarta. Berdasarkan data yang teridentifikasi dari paket‑paket dalam sistem pengadaan, nilainya tercatat mencapai sekitar Rp1,9 miliar, meskipun angka ini belum mencerminkan jumlah keseluruhan anggaran secara utuh.
“Angka tersebut tentu memancing pertanyaan publik mengenai skala prioritas dalam penggunaan keuangan daerah. Perlu kami jelaskan dengan tegas bahwa nilai Rp1,9 miliar itu belum menjadi angka akhir dari seluruh anggaran Hari Jadi Purwakarta. Jumlah itu baru mencakup bagian‑bagian paket kegiatan yang tercatat dalam sistem pengadaan dan bersifat berdasarkan perjanjian kontrak,” jelas Fapet saat berbicara kepada awak media pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Sebagai gambaran yang lebih nyata, salah satu pos pengeluaran yang cukup besar terlihat pada kegiatan Penyelenggaraan Festival Kebudayaan yang dikelola oleh Disporaparbud, dengan nilai anggaran yang ditetapkan mencapai Rp1,7 miliar.
Menyikapi hal ini, Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta kini sedang melakukan penelusuran dan penelaahan mendalam terhadap berkas‑berkas resmi penganggaran dan pelaksanaan.
Dokumen yang sedang dikumpulkan dan diperiksa meliputi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah maupun instansi terkait tahun 2026, Rencana Umum Pengadaan, salinan perjanjian kontrak kerja sama, Surat Keputusan pembentukan panitia, serta rincian Rencana Anggaran Biaya setiap kegiatan yang diselenggarakan.
“Selain meninjau besaran nilai yang digunakan, kami juga menerima berbagai keterangan dan indikasi dari masyarakat yang perlu kami telusuri kebenarannya, terutama terkait pola dan cara pelaksanaan kegiatan tersebut,” tambahnya.
Berbagai hal yang sedang dikonfirmasi mencakup dugaan adanya kecenderungan penunjukan pihak pelaksana tertentu, penggunaan penyedia jasa yang sama secara berulang‑ulang pada kegiatan yang berbeda, hingga informasi mengenai kewajiban memakai jasa vendor khusus untuk kebutuhan dekorasi dan perlengkapan tanpa melalui proses persaingan usaha yang sehat dan terbuka.
Meski demikian, seluruh hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui pencocokan dokumen dan kenyataan di lapangan sebelum dijadikan kesimpulan akhir.
Bagi Pemuda Pancasila, setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat memegang prinsip pengelolaan yang ketat: harus tercatat dengan jelas, dapat diperiksa kebenarannya, digunakan secara tepat guna, dan sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.
Penyelenggaraan perayaan dan kegiatan adat budaya tidak boleh dilaksanakan dengan mengesampingkan atau justru mengurangi perhatian pada kebutuhan pokok warga. Akses pelayanan kesehatan yang terjamin, pendidikan yang merata, perlindungan sosial, serta pelayanan publik lainnya adalah hak dasar yang harus didahulukan dibandingkan kemegahan acara seremonial.
Oleh karena itu, Kang Fapet mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan anggaran daerah dengan cara yang objektif dan selalu berpegang pada data serta fakta yang sah.
Apabila dari hasil penelusuran nanti ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur, nilai yang tidak wajar, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka pihaknya berkomitmen untuk menyampaikan temuan tersebut kepada lembaga berwenang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, Hari Jadi Purwakarta akan memiliki makna yang jauh lebih dalam dan berharga jika keberhasilannya tidak hanya diukur dari kemeriahan pesta, melainkan dari kesejahteraan yang semakin meningkat, akses kesehatan yang terjamin, serta pelayanan yang semakin mendekat dan memudahkan warga.
“Karena sesungguhnya, kemajuan sebuah daerah tidak pernah dilihat dari megahnya panggung atau meriahnya upacara, melainkan dari seberapa besar keberpihakan pemerintahnya kepada nasib dan kepentingan rakyatnya,” demikian Asep “Fapet” Kurniawan.*
Tinggalkan Balasan