JAKARTA – Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai dokumen KEM-PPKF 2027 rancangan Presiden Prabowo Subianto menjadi tanda awal fase baru ekonomi nasional.
Fakhrul memandang target pertumbuhan ekonomi tinggi hanya akan realistis jika pemerintah mampu memperkuat kapasitas fiskal serta memperdalam pasar keuangan domestik.
“Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa hanya bergantung pada konsumsi atau booming komoditas semata. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi secara berkelanjutan, kapasitas negara harus ikut membesar,” kata Fakhrul, Rabu (20/5/2026).
Kapasitas negara yang dimaksud mencakup kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas eksternal, dan menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang.
“Kalau kita ingin mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan memperbesar kelas menengah, maka negara membutuhkan ruang fiskal dan struktur funding yang jauh lebih kuat dibanding hari ini,” jelasnya.
Fakhrul menyoroti rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia saat ini yang masih mandek pada kisaran angka 11 persen saja.
Rasio yang rendah tersebut menunjukkan bahwa ruang penguatan kapasitas fiskal nasional sebenarnya masih sangat besar dibandingkan negara emerging market lainnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak memperluas ruang fiskal lewat penambahan tarif pajak baru yang memberatkan dunia usaha.
“Fokus utamanya justru harus pada peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis ekonomi formal, digitalisasi administrasi, dan yang paling penting adalah menjaga kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah,” urainya.
Konsistensi kebijakan dinilai menjadi faktor krusial di tengah ketidakpastian global demi menekan biaya pendanaan negara agar tetap murah di pasar.
“Pasar keuangan modern pada akhirnya bergerak berdasarkan confidence. Negara yang dipercaya akan memiliki biaya pendanaan lebih murah. Sebaliknya, ketidakpastian kebijakan akan menciptakan premi risiko yang mahal,” tegas Fakhrul.
Ia turut menyoroti ketidakseimbangan struktural di mana surplus perdagangan Indonesia yang besar masih sering diiringi oleh fenomena net outflow modal.
“Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih terlalu rentan terhadap siklus dolar global. Kita surplus perdagangan besar, tetapi ketika dolar menguat, tekanan tetap datang ke pasar keuangan domestik. Artinya struktur balance of payments kita masih harus diperkuat,” terangnya.
Guna membangun arsitektur pembiayaan yang tahan banting terhadap risiko global, Fakhrul menyodorkan tiga strategi utama yang wajib dipercepat pemerintah.
Pertama, otoritas harus memperdalam pasar derivatif domestik agar pelaku usaha memiliki instrumen lindung nilai (hedging) yang jauh lebih mumpuni.
Kedua, pemerintah perlu melakukan internasionalisasi mata uang rupiah secara bertahap melalui perluasan kerja sama local currency settlement di kawasan regional.
Ketiga, Indonesia harus memperluas sumber pembiayaan non-dolar salah satunya lewat penerbitan instrumen obligasi berbasis mata uang renminbi China.
Langkah-langkah taktis tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem long-IDR environment demi menopang transformasi ekonomi nasional secara aman dan berkelanjutan.***
Tinggalkan Balasan