Munas IKA UIN Banten Dinilai Ilegal, Riqbal: Bahrul Ulum Ketua Abal-Abal

SERANG – Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Ikatan Alumni UIN “SMH” Banten (Munas IKA UIN) pada Sabtu (16/5/2026) dinilai ilegal. Pasalnya, munas tersebut digelar setelah rektor menerbitkan SK Rektor No. 91 Tahun 2026 tentang Pengurus IKA Periode 2026–2030.

Mantan Presiden Mahasiswa UIN Banten 2017, Riqbal, menilai munas tersebut hanyalah respons emosional dari segelintir kelompok yang tidak puas dengan keputusan kampus.

“Munas itu hanya buatan kelompok tertentu yang tendensius dan berpotensi memecah belah alumni,” ujar Riqbal dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Riqbal menjelaskan, berdasarkan statuta kampus, rektor berwenang menetapkan kebijakan non-akademik untuk dan atas nama menteri. Oleh karena itu, SK Rektor yang menetapkan Husni Mubarok sebagai Ketua IKA UIN sudah sesuai mekanisme hukum.

“Jika kebijakan rektor dilanggar, sama saja menentang menteri. Apalagi ada pegawai kampus yang ikut menentang, itu bentuk ketidaktertiban terhadap aturan lembaga,” tegasnya.

Terkait terpilihnya Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, sebagai ketua dalam munas tersebut, Riqbal menegaskan bahwa hasilnya otomatis tidak sah.

“Bahrul Ulum terpilih dari musyawarah ilegal, artinya statusnya sebagai ketua juga ilegal alias abal-abal,” kata Riqbal.

Ia juga menyayangkan keterlibatan pejabat publik dalam konflik internal alumni ini. “Bukannya mengurus masyarakat, malah ikut memecah belah almamater UIN,” imbuhnya.

Menurut alumni muda yang kini aktif di dunia politik ini, kontribusi terhadap almamater tidak harus lewat jalur struktural IKA. Selama ini, ia mengaku belum merasakan langsung fungsi dari organisasi alumni tersebut.

“Berkontribusi pada kampus bisa lewat banyak hal, termasuk mengabdi langsung di tengah masyarakat,” jelasnya.

Di akhir, Riqbal mengajak seluruh alumni untuk tetap kompak dan mendukung visi Rektor UIN SMH Banten dalam memajukan kampus, baik yang tergabung dalam struktural maupun di luar kepengurusan.