Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak takut dan tidak akan gentar menghadapi evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) memunculkan perdebatan mengenai posisi Indonesia di tengah sistem keuangan global. MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, dengan perhatian pada persoalan transparansi kepemilikan, free float, keterbukaan informasi, serta dugaan perdagangan terkoordinasi. Karena itu, persoalan ini tidak semestinya dipahami hanya sebagai tekanan terhadap kedaulatan nasional. MSCI merupakan penyedia indeks dan klasifikasi pasar yang menjadi salah satu referensi investor global. Persoalan yang lebih penting adalah apakah Indonesia mampu membangun pasar modal yang transparan, kredibel, dan dapat dipercaya.
Jika dilihat melalui pemikiran Niccolò Machiavelli, sikap tegas Prabowo dapat dipahami sebagai bentuk virtù, yaitu keberanian dan kemampuan seorang pemimpin dalam menghadapi fortuna atau ketidakpastian. Pernyataan tersebut dapat berfungsi untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak mudah tunduk terhadap tekanan eksternal sekaligus menjaga kepercayaan publik. Namun, virtù tidak cukup hanya diwujudkan melalui keberanian retoris. Seorang pemimpin juga harus mampu membaca realitas dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kondisi material. Dalam konteks pasar keuangan, realitas tersebut tercermin dalam persepsi risiko, arus modal, transparansi, dan kredibilitas institusi. Karena itu, ketegasan politik akan kehilangan makna apabila tidak disertai pembenahan terhadap persoalan tata kelola yang menjadi perhatian investor.
Pandangan Thomas Hobbes melalui konsep Leviathan juga relevan untuk melihat persoalan ini. Bagi Hobbes, fungsi utama negara adalah menciptakan ketertiban dan kepastian agar masyarakat tidak berada dalam kondisi penuh ketidakpastian. Dalam pasar modal, kepastian tersebut berarti aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten. Persoalan seperti transparansi kepemilikan saham, free float, dan dugaan coordinated trading tidak dapat diselesaikan hanya dengan menunjukkan kekuatan politik. Negara justru harus membuktikan bahwa lembaga seperti OJK dan BEI mampu memastikan integritas pasar dan memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pelaku. Kekuatan negara dalam ekonomi bukan hanya terlihat dari kemampuannya menolak tekanan eksternal, tetapi dari kemampuannya membangun institusi yang kredibel.
Di sisi lain, respons yang terlalu konfrontatif terhadap evaluasi eksternal juga memiliki risiko tersendiri. Ketika persoalan tata kelola dibingkai terutama sebagai persoalan kedaulatan, pemerintah berpotensi mengalihkan perhatian dari substansi kritik yang sebenarnya perlu dijawab. Sikap tegas tentu diperlukan untuk menjaga kepentingan nasional, tetapi ketegasan tidak berarti menutup diri terhadap evaluasi. Justru kemampuan untuk membedakan antara tekanan politik dan kritik yang bersifat teknis merupakan bagian dari kedewasaan dalam mengelola ekonomi. Jika persoalan yang disoroti MSCI memang berkaitan dengan transparansi dan integritas pasar, maka respons paling kuat bukan sekadar menolak kritik, melainkan menunjukkan melalui data, kebijakan, dan penegakan hukum bahwa masalah tersebut sedang dan mampu diselesaikan.
Pada akhirnya, menghadapi MSCI tidak seharusnya diposisikan sebagai pilihan antara tunduk atau melawan. Kedaulatan ekonomi yang kuat justru terlihat ketika negara mampu menerima evaluasi, memperbaiki kelemahan internal, sekaligus tetap mempertahankan kepentingan nasional. Nasionalisme ekonomi bukan tentang seberapa keras pemerintah menantang lembaga global, melainkan seberapa serius negara membangun tata kelola yang membuat pasar Indonesia dipercaya. Jika pemerintah, OJK, dan BEI mampu memperkuat transparansi, kepastian regulasi, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, Indonesia tidak hanya menunjukkan keberanian secara retoris, tetapi juga memiliki fondasi institusional yang membuat posisinya lebih kuat dalam menghadapi sistem keuangan global.
Oleh: Muhammad Pahmi Abati – Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Favoritkan
Tinggalkan Balasan