GUGAH – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan janji kampanye dan program prioritas pemerintah. Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan, hingga pembangunan infrastruktur terus menjadi bagian dari agenda pemerintahan. Namun, sejauh mana hasilnya telah dirasakan masyarakat?
Pada Selasa, 20 Oktober 2026, pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga masa jabatan. Periode ini menghadirkan sejumlah capaian sekaligus pekerjaan rumah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, kesempatan kerja, hingga kualitas pelayanan publik.
Di bidang ekonomi, pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 sebagaimana disebut dalam laporan yang menjadi rujukan artikel ini. Angka pertumbuhan tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi nasional, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan kondisi ekonomi yang dirasakan setiap rumah tangga.
Bagi masyarakat, penilaian terhadap ekonomi juga berkaitan dengan harga kebutuhan pokok, peluang memperoleh pekerjaan, pendapatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Survei Poltracking Indonesia yang dirilis menjelang dua tahun pemerintahan menunjukkan 55,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Namun, penilaian pada bidang ekonomi berbeda: 36,8 persen menyatakan puas, sedangkan 57,8 persen menyatakan tidak puas. Di bidang pendidikan, tingkat kepuasan tercatat sebesar 66,3 persen.
Angka-angka tersebut memberikan gambaran bahwa penilaian publik terhadap pemerintah dapat berbeda menurut sektor yang dinilai. Untuk membaca hasil survei secara utuh, metodologi, periode pengumpulan data, jumlah responden, dan margin of error juga perlu diperhatikan.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda yang banyak mendapat perhatian. Pelaksanaannya menghadirkan harapan terhadap pemenuhan gizi, tetapi juga memunculkan kritik terkait keamanan makanan dan pelaksanaan program di sejumlah tempat.
Di SMKN 1 Pacet, Cianjur, misalnya, siswa tidak hanya menerima makanan, tetapi juga terlibat dalam kegiatan menanam sayuran dan memproduksi roti yang mendukung program tersebut. Pengalaman ini memperlihatkan salah satu bentuk manfaat yang dirasakan di tingkat satuan pendidikan, meski tidak otomatis menggambarkan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.
Program Koperasi Desa Merah Putih juga menghadapi tantangan tersendiri. Pemerintah mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi, tetapi keberlanjutan usaha tetap bergantung pada tata kelola, partisipasi anggota, modal, serta kemampuan menghasilkan pendapatan.
Koperasi di Sidomulyo, Sleman, Yogyakarta, menjadi salah satu contoh tantangan tersebut. Meski pengurusnya belum menerima gaji setelah lebih dari setahun menjalankan usaha, koperasi itu dilaporkan tetap bertahan dan telah menghimpun 204 anggota.
Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa peluncuran program dan pembangunan fasilitas merupakan tahap awal. Dampak yang lebih luas perlu dinilai dari kualitas pelaksanaan, keberlanjutan, pemerataan manfaat, serta perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Selain pelaksanaan program, tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dalam evaluasi dua tahun pertama. Perombakan kabinet dilakukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan, sementara penanganan perkara korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi perhatian publik.
Di sisi lain, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pembiayaan program prioritas, kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengelolaan utang, serta respons terhadap dinamika ekonomi global.
Karena itu, evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya didasarkan pada jumlah program yang diluncurkan atau angka pertumbuhan ekonomi. Transparansi anggaran, efektivitas pelaksanaan, kualitas pelayanan publik, dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga menjadi unsur penting.
Favoritkan
Tinggalkan Balasan