GUGAH – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya mendorong Amerika Serikat (AS) ke dalam konflik militer baru dengan Iran demi menghindari persoalan hukum yang dihadapinya. Tuduhan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan dan menjelang pemilihan umum Israel pada 27 Oktober 2026.
Melalui unggahan di platform X pada Minggu (18/10/2026), Araghchi memperingatkan Washington agar tidak kembali mengambil langkah militer terhadap Teheran. Ia juga menilai Netanyahu mengabaikan risiko konflik bagi Israel maupun Presiden AS Donald Trump.
“Netanyahu sedang menyeret Amerika ke dalam perang lain agar dirinya tidak masuk penjara,” tulis Araghchi, pada Senin (19/10/2026).
Araghchi turut mengingatkan AS bahwa Iran masih memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan apabila serangan kembali dilancarkan. Ia merujuk pada konflik sebelumnya dan menyatakan Teheran muncul dengan kekuatan yang lebih besar setelah upaya militer untuk menundukkannya.
“Terakhir kali kalian ingin ‘menyelesaikan pekerjaan’, Iran justru muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Ingin mencoba keberuntungan kalian sekali lagi? Silakan. Namun, berhati-hatilah; kami juga masih memiliki urusan yang belum selesai,” ujar Araghchi.
Pernyataan Araghchi muncul setelah Trump secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Netanyahu menjelang pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Melalui platform Truth Social, Trump memuji kemitraan keduanya dalam menghadapi Iran dan menyampaikan peringatan terkait pilihan kepemimpinan Israel.
“Jika Israel memiliki pemimpin yang salah, yakni siapa pun selain Bibi, Amerika harus menangani pekerjaan ini sendiri, dan saya tidak berniat melakukannya,” tulis Trump, merujuk pada nama panggilan Netanyahu.
Dukungan tersebut menambah dimensi politik dalam ketegangan antara Iran, Israel, dan AS. Namun, tuduhan bahwa Netanyahu sengaja mendorong perang untuk menghindari persoalan hukum tetap merupakan pernyataan Araghchi dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang terbukti.
Pemilu mendatang berlangsung ketika Netanyahu menghadapi tekanan politik domestik, termasuk persidangan perkara korupsi yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Perkembangan politik Israel juga menjadi sorotan karena hasil pemilu akan menentukan komposisi pemerintahan berikutnya.
Selain perkara hukum di Israel, Netanyahu menghadapi proses hukum internasional. Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.
Menurut keterangan resmi ICC, surat perintah tersebut berkaitan dengan dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks konflik di Palestina. Penerbitan surat perintah penangkapan merupakan bagian dari proses hukum dan tidak sama dengan putusan bersalah.
Karena itu, tudingan Araghchi mengenai motif Netanyahu harus dipisahkan dari status perkara hukum tersebut. Belum ada dasar dalam pernyataan yang dikutip untuk menyimpulkan bahwa keputusan militer Netanyahu didorong oleh upaya menghindari hukuman penjara.
Ketegangan terbaru berlangsung setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Teheran kemudian melancarkan serangan balasan yang memperluas dampak konflik ke sejumlah wilayah di Timur Tengah.
Gencatan senjata yang diumumkan pada April dan kesepahaman yang dicapai pada Juni 2026 sempat membuka ruang bagi upaya diplomatik. Namun, menurut laporan Congressional Research Service yang diperbarui pada September 2026, kesepahaman tersebut runtuh setelah pertempuran kembali berlanjut dan berakhir pada Agustus.
Situasi ini membuat hubungan Washington dan Teheran tetap rentan terhadap eskalasi baru. Pernyataan saling memperingatkan dari kedua pihak memperlihatkan bahwa penyelesaian melalui diplomasi masih menghadapi tantangan besar.
Di tengah perkembangan tersebut, dukungan Trump kepada Netanyahu dan tuduhan Araghchi menambah ketegangan menjelang pemilu Israel. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada keputusan politik dan militer para pihak serta kemungkinan terbukanya kembali jalur perundingan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan