Sebuah diskusi akademik dan kajian rutin dilaksanakan oleh para aktivis dan seniman di Purwakarta. Mereka menamainya Majelis Rakyat.
Secara etimologis, kata majelis berasal dari bahasa Arab majālis yang berarti tempat duduk, tempat berkumpul, rapat, atau persidangan. Sementara itu, menurut Aristoteles, rakyat dalam sistem demokrasi merupakan komunitas orang-orang yang merdeka. Adapun Socrates memandang rakyat sebagai subjek yang harus dilindungi oleh penguasa. Seorang penguasa sejatinya wajib bertindak demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi, karena pada hakikatnya rakyatlah pemegang kebijakan tertinggi.
Namun, realitas di negeri demokrasi ini menunjukkan hal yang berbeda. Rakyat sering kali hanya menjadi objek suara dalam kotak-kotak pemilihan, bukan pihak yang benar-benar dilibatkan dalam proses pembangunan. Mereka lebih sering dijadikan alat oleh penguasa daripada menjadi pihak yang mampu memengaruhi arah kekuasaan. Di sinilah letak persoalannya. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila masyarakat tidak memiliki kapasitas dalam memilih pemimpin yang berkualitas. Salah satu penyebabnya adalah ruang-ruang diskusi dan budaya membaca belum menjadi inti kehidupan masyarakat. Akibatnya, kepemimpinan yang didasarkan pada meritokrasi dan keutamaan (arete) belum menjadi pilihan utama.
Saya sendiri pernah berpikir, jika semua orang hanya sibuk menyalahkan, lalu siapa yang akan memperbaiki keadaan?
Belajar dari Rasulullah saw., beliau berhasil membangun Yatsrib menjadi Madinah yang madani dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun. Hal itu tidak terlepas dari keberadaan institusi seperti Suffah dan Dar al-Arqam yang menjadi ruang belajar di rumah-rumah. Di sana, masyarakat membahas persoalan kehidupan, keilmuan, bahkan kenegaraan. Melalui proses tersebut, rakyat maupun pemimpin memahami adab, etika, ilmu pengetahuan, hingga mengenal kehendak Tuhannya.
Banyaknya intoleransi dan degradasi intelektual hari ini terjadi karena kita belum benar-benar memahami konsep sosial yang diwariskan Rasulullah saw. dalam membangun lingkungan yang baik. Semua dimulai dari perintah iqra—membaca—kemudian mendiskusikan apa yang dibaca. Sebab, informasi yang dimiliki perlu diuji, diperdebatkan, bahkan melahirkan dialektika yang menghasilkan sintesis, sebagaimana dijelaskan Tan Malaka dalam Madilog.
Dalam buku Madinah Penggerak Sejarah karya Edgar Hamas diceritakan bahwa dua belas pemuda dari Yatsrib datang menemui Rasulullah saw. di Makkah untuk membebaskan kampung halamannya dari belenggu kebodohan. Saat itu, para elit Yatsrib justru sibuk memperebutkan kekuasaan dan melupakan persoalan lingkungan serta harapan generasi mudanya. Setelah kembali bersama Mush’ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum—seorang sahabat yang bijaksana meski memiliki keterbatasan penglihatan—mereka berhasil mengubah tatanan sosial masyarakat.
Pelajaran itulah yang semestinya kita maknai bersama untuk mengubah Purwakarta menjadi kota yang hidup dengan tradisi diskusi dan dipenuhi para pemantik dari kalangan akademisi.
Imam Al-Ghazali, sebagaimana dijelaskan Fahruddin Faiz dalam buku Filsafat Kebahagiaan, mengibaratkan negara sebagai tubuh manusia. Kepala adalah akal, hati merupakan intuisi moral, sedangkan bagian perut melambangkan fondasi fisik. Ketiganya saling berkaitan. Jika salah satunya sakit, seluruh tubuh akan merasakan dampaknya. Demikian pula negara. Karena itu, rakyat maupun pemimpinnya harus sehat secara jasmani dan rohani agar kehidupan bernegara tidak mengalami kekacauan.
Dalam tradisi Hindu dan Buddha dikenal istilah bahwa agama bermakna “tidak kacau”. Maka, jika seseorang mengaku beragama tetapi justru menjadi penyebab kekacauan, sudah sepatutnya ia bertanya kembali sejauh mana ia benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran agamanya.
Majelis Rakyat telah beberapa kali diselenggarakan di Purwakarta. Pembahasannya beragam, mulai dari “Cerita Purwakarta dari Opini” pada volume pertama hingga kajian mengenai data desa presisi yang dibawakan Bang Widdy pada volume ketujuh. Para ketua cabang organisasi Cipayung pun turut hadir sebagai pemantik diskusi.
Sayangnya, forum ini belum secara konsisten diikuti oleh mahasiswa. Mungkin karena ruang diskusi semacam ini dianggap tidak lagi relevan dengan budaya media sosial, atau mungkin karena adanya ego sektoral dan ideologis yang membuat sebagian orang enggan terlibat.
Padahal, forum ini justru rutin dihadiri oleh Kang Farid, pendiri Nyimpang.com yang dikenal aktif menulis dan pernah menggagas Perpustakaan Jalanan. Hadir pula rekan-rekan dari Philosophia, Intiporia, KOPEL, Green Action bersama Kang Agit, serta berbagai komunitas lainnya yang sebagian anggotanya bahkan telah lulus kuliah dan bekerja.
Ironisnya, predikat agent of change justru melekat pada mahasiswa. Namun, semangat itu sering kali tidak diwujudkan melalui konsistensi menghadiri ruang-ruang intelektual ataupun menghidupkan kembali budaya diskusi di kampus masing-masing.
Bayangkan jika tradisi seperti ini tumbuh subur di Purwakarta. Barangkali revolusi kesadaran dapat lahir dari meja-meja kafe tanpa setetes darah pun tertumpah. Rasulullah saw. telah mengajarkan bahwa dakwah dan seruan yang lembut jauh lebih kuat daripada cacian ataupun senjata, sebagaimana tampak dalam peristiwa Fathu Makkah.
Bagi saya, Purwakarta telah dikenal sebagai kota santri. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan semangat sunnah dalam membangun tradisi akademik dan menyerukan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
Pelajaran tersebut dapat ditemukan dalam Sirah Nabawiyah karya Muhammad Husain Haikal maupun Manhaj Haraki karya Muhammad Ahmad Al-Ghadban yang menjelaskan bagaimana Rasulullah saw. membangun gerakan sosial dan politik yang berakar pada perubahan masyarakat.
Hari ini kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana meraih kekuasaan, tetapi lupa kembali kepada rakyat. Seandainya Rasulullah saw. hanya mengejar kekuasaan, tentu beliau dapat menerima berbagai tawaran yang datang dari para pembesar Quraisy sebelum hijrah. Namun, misi beliau bukanlah mengejar jabatan, melainkan membangun manusia yang sadar dan diridai Allah. Karena itu, sebelum bercita-cita menjadi umara, alangkah baiknya kita terlebih dahulu belajar menjadi pribadi yang berilmu, berakal, dan berintegritas.
Persoalan utama kita bukanlah apakah negara ini harus demokratis, komunis, Islam, ataupun nasionalis. Persoalan yang sesungguhnya adalah bagaimana memperbaiki masalah-masalah sosial yang semakin sulit diatasi. Bahkan, problem umat Islam hari ini bukan hanya persoalan teologis, melainkan juga persoalan hubungan antarmanusia yang belum terselesaikan.
Setiap revolusi membutuhkan persatuan. Mao Zedong mampu merangkul berbagai elemen dalam perjuangannya. Rasulullah saw. juga berhasil mempersaudarakan Aus dan Khazraj serta membangun kehidupan bersama umat beragama lain di Madinah. Semua itu dilakukan demi memperbaiki tatanan sosial dan kehidupan bernegara.
Berbagai persoalan seperti kebakaran hutan, meningkatnya kriminalitas, intoleransi, hingga degradasi moral generasi muda pada akhirnya bersumber dari tatanan sosial yang kacau. Masalah-masalah tersebut terus berputar seperti lingkaran setan yang tidak berujung, sementara kita belum mampu membangun masyarakat sesuai cita-cita pembangunan Purwakarta.
Karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memulai perubahan dari langkah yang paling sederhana: bertemu, bersilaturahmi, dan berdiskusi dalam ruang-ruang yang kini mulai ditinggalkan.
Semoga secangkir kopi yang kita nikmati bersama tidak hanya menjadi teman berbincang, tetapi juga menjadi awal lahirnya inspirasi dan perubahan yang nyata. Sebab, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka sendiri berusaha mengubah keadaan mereka.
Oleh: M. Depanca Ramdani – Penulis adalah Ketua Umum PB Permata
Disclaimer: Tulisan ini bukan karya jurnalistik redaksi Gugah.co. Rubrik Suara Pinggiran merupakan ruang bagi tokoh, akademisi, pakar, maupun masyarakat untuk menyampaikan pandangan, opini, dan gagasannya. Seluruh isi tulisan menjadi tanggung jawab sepenuhnya penulis dan tidak selalu mencerminkan sikap maupun pandangan redaksi Gugah.co.
Favoritkan
Tinggalkan Balasan