GUGAH – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, H Subhan Fahmi, melaksanakan reses masa sidang pertama tahun 2026 di Gedung PGRI Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 250 peserta yang menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan sosial dan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah, mulai dari ketidaksesuaian data sosial ekonomi, kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang nonaktif, hingga masalah pengelolaan sampah dan infrastruktur, khususnya di wilayah Garut bagian selatan.
Wakil Ketua DPRD Garut, H Subhan Fahmi, mengatakan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui lembaga legislatif. Menurutnya, persoalan ketepatan data penerima bantuan sosial, akses layanan kesehatan, serta pemerataan pembangunan perlu mendapatkan perhatian agar kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satu persoalan yang mencuat dalam reses tersebut adalah ketidaksesuaian Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kondisi riil masyarakat. Sejumlah warga yang secara ekonomi masih tergolong miskin dan tidak mampu justru tercatat berada pada desil di atas 6.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat dalam memperoleh bantuan sosial. Data yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan berpotensi menyebabkan warga yang membutuhkan justru tidak masuk dalam kelompok prioritas penerima bantuan pemerintah.
Selain persoalan DTSEN, kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang nonaktif juga menjadi keluhan masyarakat. Padahal, jaminan kesehatan tersebut sangat dibutuhkan, terutama oleh keluarga kurang mampu yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Subhan menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan akibat persoalan administrasi atau ketidaksesuaian data.
Persoalan sampah turut menjadi aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Penanganan sampah dinilai memerlukan langkah yang lebih terarah, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana, sistem pengelolaan yang memadai, maupun keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Di sisi lain, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan perbaikan infrastruktur, terutama di wilayah Garut bagian selatan. Kondisi infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga, memperlancar aktivitas perekonomian, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Subhan menampung berbagai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi dan perjuangan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Ia berharap persoalan yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui kegiatan reses yang diikuti sekitar 250 peserta itu, aspirasi masyarakat diharapkan tidak berhenti pada forum pertemuan, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Garut, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pelayanan publik.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan