GUGAH – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Cianjur mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur segera mencari solusi atas persoalan Universal Health Coverage (UHC) dan memastikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Cianjur di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cianjur, Jumat (4/9/2026).
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi PC PMII Cianjur di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur pada Kamis (13/8/2026). Dalam aksi sebelumnya, PMII mendesak pemerintah daerah menyelesaikan persoalan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya terkait keberlangsungan UHC di Kabupaten Cianjur.
Ketua PC PMII Cianjur, Nur Alim Abdul Gani, mengatakan persoalan UHC tidak semata-mata berkaitan dengan kebijakan maupun anggaran, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
“Kami datang bukan sekadar untuk menyampaikan aspirasi, tetapi untuk memastikan ada langkah konkret dari Pemerintah Daerah. Masyarakat yang sedang sakit tidak boleh dibiarkan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan kepesertaan BPJS maupun keterbatasan anggaran,” kata Nur Alim.
Dalam audiensi tersebut, PC PMII Cianjur menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Daerah. Pertama, meminta adanya solusi skema jangka pendek bagi masyarakat yang sedang sakit tetapi belum terdaftar sebagai peserta BPJS, khususnya peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah).
Kedua, PMII mendesak pemerintah daerah mengembalikan predikat UHC sekaligus meningkatkan dan mengembangkan cakupan kepesertaan agar masyarakat Cianjur dapat memperoleh jaminan kesehatan secara lebih merata.
Ketiga, PC PMII Cianjur meminta pemerintah daerah merombak APBD Perubahan sesuai skala prioritas dengan mendahulukan anggaran kesehatan, khususnya untuk mendukung keberlangsungan UHC.
Menanggapi tuntutan tersebut, TAPD Kabupaten Cianjur melalui R. Dedi Sudrajat menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak terlepas dari kondisi keterbatasan anggaran daerah. Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan proses penyesuaian dan verifikasi data kepesertaan.
“Hal ini karena keterbatasan anggaran dan proses penyesuaian verifikasi data,” ujar R. Dedi Sudrajat dalam audiensi tersebut.
Penjelasan TAPD tersebut menjadi catatan bagi PC PMII Cianjur. Organisasi mahasiswa tersebut meminta agar persoalan keterbatasan anggaran dan proses verifikasi data tidak menjadi alasan berlarut-larut yang pada akhirnya berdampak terhadap akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Nur Alim menegaskan, pemerintah daerah harus mampu memberikan langkah konkret dan memastikan persoalan tersebut segera diselesaikan.
“Kami memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk membuktikan komitmennya. Tiga tuntutan ini harus ada tindak lanjut yang konkret, bukan hanya sebatas pembahasan dalam forum audiensi. Kalau kesehatan rakyat saja tidak menjadi prioritas, lalu apa yang sebenarnya menjadi prioritas pemerintah?” tegasnya.
PC PMII Cianjur juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan kebijakan UHC dan penganggaran kesehatan dalam APBD Perubahan Kabupaten Cianjur.
Nur Alim menegaskan, apabila tiga tuntutan tersebut tidak diindahkan dan tidak ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemerintah Daerah, PC PMII Cianjur akan mengambil sikap tegas dengan menolak pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Cianjur.
“Jika tiga tuntutan ini tidak diindahkan dan tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Daerah, maka kami akan mengambil sikap tegas, termasuk menolak pengesahan APBD Perubahan. Ini bukan ancaman, tetapi bentuk konsistensi kami dalam mengawal kepentingan masyarakat Cianjur,” pungkas Nur Alim Abdul Gani.
PC PMII Cianjur memastikan pengawalan terhadap persoalan UHC tidak berhenti pada audiensi. PMII akan terus mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur agar menghadirkan kebijakan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan