GUGAH — Jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU Kabupaten Garut berdialog dengan kepengurusan baru DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Garut dalam agenda silaturahmi di Aula Lantai 1 Gedung PCNU Garut, Senin (10/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, menyelaraskan orientasi pengabdian, serta membangun ikhtiar yang bermuara pada kemaslahatan Nahdliyyin dan masyarakat Kabupaten Garut.
Silaturahmi yang berlangsung pukul 14.00 hingga 15.00 WIB itu dipimpin Rais Syuriyah PCNU Garut KH. Rd. Amin Muhyiddin Maolani bersama Ketua Tanfidziyah KH. Atjeng Abdul Wahid, didampingi Katib Syuriyah KH. Asep S. Holik, Sekretaris H. Aceng Hilman Umar Basori, serta jajaran pengurus harian PCNU. Dari DPC PKB Garut hadir Ketua Dewan Syura KH. Agus M. Soleh, Ketua H. Subhan Fahmi, Sekretaris Cecep M. Ginanjar, Bendahara Luqi Sa’adilah F., jajaran pengurus lainnya, serta anggota DPRD dari Fraksi PKB.
Rais Syuriyah PCNU Garut KH. Rd. Amin Muhyiddin Maolani menyambut positif silaturahmi tersebut dan mendoakan kepengurusan baru DPC PKB Garut mampu menjalankan amanah dengan baik. Ia menekankan bahwa setiap amanah yang diemban kader Nahdliyyin, termasuk di ruang politik, harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dengan tetap menjaga nilai keislaman, ke-NU-an, dan kebangsaan.
Menurut Amin, jabatan dan struktur organisasi pada akhirnya harus dapat diukur dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Karena itu, ia berharap para pengurus dan kader PKB yang berada di ruang kebijakan mampu menjaga integritas, mendengar kebutuhan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan publik secara bertanggung jawab.
“Semoga kepengurusan yang baru diberikan kelancaran dan kekuatan dalam menjalankan amanah. Yang terpenting, setiap langkah perjuangan harus menghadirkan maslahat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan keberpihakan dan pelayanan,” pesan Amin dalam pertemuan tersebut.
Ketua Tanfidziyah PCNU Garut KH. Atjeng Abdul Wahid menilai komunikasi yang baik perlu terus dibangun untuk mempertemukan berbagai gagasan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat. Namun, ia menegaskan masing-masing lembaga tetap harus bekerja sesuai fungsi dan wilayah pengabdiannya dengan menjadikan kepentingan umat sebagai titik temu.
Atjeng berharap silaturahmi tidak berhenti sebagai agenda formal setelah terbentuknya kepengurusan baru. Dialog perlu dilanjutkan melalui komunikasi yang sehat dan konstruktif, terutama ketika menyangkut persoalan pendidikan, ekonomi umat, sosial, kesehatan, keagamaan, hingga kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
“PCNU tentu mendoakan yang terbaik. Kami berharap amanah ini dijalankan secara sungguh-sungguh dan program yang diperjuangkan benar-benar menjawab kebutuhan Nahdliyyin khususnya serta masyarakat Kabupaten Garut secara luas,” ujar Atjeng.
Dari jajaran PKB, Ketua Dewan Syura DPC PKB Garut KH. Agus M. Soleh menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar kepengurusan baru untuk meminta doa, nasihat, dan bimbingan para kiai. Menurutnya, arahan ulama dibutuhkan agar perjalanan organisasi tetap memiliki pijakan moral sekaligus tidak kehilangan orientasi pengabdian kepada umat.
Agus juga memandang keberadaan kader di ruang politik harus mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan. Perjuangan politik, menurut dia, memperoleh makna ketika dapat membuka jalan bagi peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi, pelayanan sosial, serta berbagai kebijakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Ketua DPC PKB Garut H. Subhan Fahmi menegaskan kepengurusan baru ingin membangun gerak organisasi yang terarah dengan sasaran yang dapat diukur. Silaturahmi dengan PCNU, kata dia, menjadi bagian dari upaya menyamakan perspektif mengenai persoalan strategis di Kabupaten Garut sekaligus memperoleh bimbingan dalam menjalankan amanah organisasi.
“Kami ingin langkah ke depan memiliki arah yang jelas dan manfaatnya dapat dirasakan. Bukan hanya membangun organisasi, tetapi bagaimana kekuatan yang ada dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan Nahdliyyin khususnya dan masyarakat Garut pada umumnya,” kata Subhan.
Keberadaan anggota DPRD dari Fraksi PKB dalam pertemuan tersebut turut menjadi bagian penting dalam pembicaraan mengenai implementasi aspirasi masyarakat melalui jalur kebijakan. Peran legislatif diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan fungsi pembentukan regulasi, penganggaran, dan pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Dalam kesempatan yang sama, jajaran DPC PKB Kabupaten Garut menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang baru disahkan kepada PCNU Kabupaten Garut. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian dari penyampaian resmi komposisi kepengurusan sekaligus menandai dimulainya komunikasi kelembagaan pada periode kepengurusan yang baru.
Pertemuan kemudian berkembang dalam suasana dialog yang hangat dengan pertukaran pandangan antara jajaran Syuriyah, Tanfidziyah, Dewan Syura, pengurus DPC PKB, dan unsur legislatif. Kedua pihak menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai orientasi utama, dengan tetap menjaga fungsi dan posisi kelembagaan masing-masing.
Silaturahmi itu diharapkan membuka komunikasi yang semakin konstruktif dalam merespons berbagai kebutuhan masyarakat Kabupaten Garut. Bagi PCNU, setiap komunikasi dan ikhtiar bersama pada akhirnya harus bermuara pada penguatan khidmah, kebermanfaatan bagi Nahdliyyin, serta kemajuan Garut secara keseluruhan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan