GUGAH – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, mekanisme penyampaian Surat Dukungan (Surduk) dari para pemilik hak pilih kepada bakal calon Ketua DPD seharusnya menjadi cerminan kedewasaan demokrasi internal partai.
Hal itu juga menjadi sebuah bukti bahwa kader dapat menentukan pilihan secara bertanggung jawab, teguh pada satu pendirian, dan menjunjung kepercayaan yang diemban.
Namun, realitas yang teramati di lapangan memunculkan kegelisahan yang patut direnungkan bersama. Terdapat indikasi kuat terjadinya praktik doble surduk, atau para Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) yang diduga mengeluarkan dua dukungan sekaligus untuk kandidat yang berbeda.
Dua nama yang kini mencuat memperebutkan dukungan tersebut adalah Dias Rukmana Praja dan Mesakh Supriadi.
Fenomena ini tidak sekadar persoalan prosedural atau administratif. Lebih dari itu, ia menyentuh inti keutuhan berorganisasi dan martabat pendidikan politik yang seharusnya ditanamkan kepada setiap kader.
“Jika kejadiannya seperti itu, ini menjadi preseden buruk untuk pendidikan politik di internal Partai Golkar,” ujar Cecep Saepul Mukti, Bendahara DPC MKGR Kabupaten Purwakarta, kepada awak media, belum lama ini.
Surat dukungan pada hakikatnya bukanlah sekadar lembaran kertas bertanda tangan dan bermeterai. Ia adalah pernyataan kesetiaan, kebulatan tekad, dan pertanggungjawaban moral.
Ketika seorang pemimpin tingkatan bawah menuliskan namanya di bawah satu surat dukungan, berarti ia telah mempertimbangkan dengan matang, mempercayai visi calon tersebut, dan bersedia berdiri di belakangnya hingga proses selesai.
Jika surat dukungan dapat dikeluarkan berkali-kali untuk pihak yang berbeda, maka hilanglah makna kepercayaan itu. Yang lahir bukanlah keteguhan pendirian, melainkan ketidakberpihakan yang tak bermoral, keragu-raguan yang menguntungkan diri sendiri, dan permainan ganda yang melemahkan ikatan persaudaraan sesama kader.
“Jadinya, para pemilik hak pilih bukannya menjadi penentu arah organisasi, melainkan diperlakukan bagaikan barang dagangan yang diperebutkan nilainya, tanpa memandang harga diri dan kehormatan,” ujar Kang Jenar, begitu ia kerap disapa.
Dan yang paling disayangkan: generasi muda kader yang melihat hal ini akan belajar bahwa janji dapat diingkari, bahwa dukungan dapat dijual-beli, dan bahwa kebenaran dapat diubah sesuai angin yang bertiup.
Inilah kerusakan terbesar yang dibawa oleh praktik doble surduk, bukan kekacauan pada Musda semata, melainkan rusaknya fondasi mentalitas politik kader di masa depan.
Kita tentu memahami bahwa dalam perebutan kekuasaan kerap muncul dinamika yang tak terduga. Namun Partai Golkar yang berdiri di atas semangat kekeluargaan dan gotong royong seharusnya mampu menempatkan kejujuran di atas keuntungan sesaat. Lebih baik sedikit dukungan namun sungguh-sungguh, daripada seribu tanda tangan namun tiada yang tulus.
“Preseden buruk ini mesti kita hentikan sekarang, sebelum ia menjadi kebiasaan yang tak terhapuskan. Karena membangun partai bukan hanya soal siapa yang menang, melainkan bagaimana kita menang dengan tetap menjadi manusia yang terhormat,” kata Kang Jenar.
Sementara, Sekretaris Depincab SOKSI Kabupaten Purwakarta, Andres Lagimin, menekankan pentingnya konsistensi dan integritas bagi para pemegang hak suara dalam pelaksanaan musyawarah daerah (Musda).
Adres menilai bahwa forum Musda adalah sarana pendidikan politik yang berharga bagi para kader partai. Para kader diimbau untuk menghindari upaya mencari-cari kesalahan pihak lain.
“Dan untuk pemilik suara Musda, diminta untuk memegang teguh komitmen dengan tidak memberikan dukungan ganda kepada lebih dari satu calon. Dukungan ganda dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap partai serta indikasi bahwa proses pendidikan politik belum berjalan secara optimal,” kata Andres.
Semoga kesadaran ini datang sebelum palu Musda diketuk. Bahwa pemenang yang lahir dari kebenaran akan dipercaya rakyat, namun pemimpin yang lahir dari permainan ganda takkan pernah bisa memimpin dengan jujur.*
Favoritkan
Tinggalkan Balasan