Dalam panggung politik Purwakarta, narasi tentang “pemimpin bayangan” bukanlah barang baru. Sejak masa suksesi kepemimpinan pasca-Dedi Mulyadi (KDM), bayang-bayang sang mantan bupati dua periode itu selalu membayang-bayang di atas Pendopo. Namun, ketika Saepul Bahri Binzein naik takhta, narasi itu bergeser menjadi lebih ekstrem. Label “boneka KDM” melekat erat. Menariknya, dalam sebuah panggung kampanye Pilkada, Binzein dengan nada retoris justru mengaku bangga dengan julukan tersebut.
Bagi sebagian analis, pengakuan itu mungkin dianggap sebagai bentuk loyalitas buta atau strategi komunikasi untuk menggaet basis massa fanatik KDM. Namun jika kita bedah lebih dalam secara objektif menggunakan indikator kepemimpinan publik (public leadership indicators), melabeli Binzein sebagai “boneka” Dedi Mulyadi justru terasa terlalu mewah. Mengapa? Karena perbandingan kapasitas politik dan eksekutif antara keduanya bak bumi dan langit.
Menyebut seseorang sebagai boneka mengasumsikan adanya replikasi sistem, ketegasan, atau minimal kemampuan gerak yang sama persis dengan sang pengendali. Sayangnya, Binzein gagal menampilkan replika tersebut dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik.
Perbedaan paling mencolok antara KDM dan Binzein terletak pada bagaimana mereka mengelola umpan balik publik (public feedback loop). Harus diakui secara jujur dalam catatan sosiologi politik Purwakarta, Dedi Mulyadi memiliki gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter dan sentralistik. Namun, KDM memiliki satu kelebihan yang membuat roda pemerintahannya tetap dinamis: ia sangat sensitif dan merespons dengan serius setiap kritik yang melayang ke arah kebijakannya. KDM tahu kapan harus menekan ego politiknya untuk meredam gejolak publik.
Sementara itu, di bawah kepemimpinan Binzein, wajah birokrasi Purwakarta tampak menampilkan sikap kompromistis yang pasif cenderung abai. Kritik-kritik tajam mengenai arah pembangunan publik, serapan anggaran, hingga efektivitas kebijakan daerah kerap kali dibiarkan menguap begitu saja. Ada kesan bahwa Binzein tidak peduli siapa berkata apa. Sikap abai ini berbahaya bagi seorang pejabat publik, karena ketidakpedulian terhadap kritik adalah indikasi awal dari stagnasi kepemimpinan.
Indikator kedua dari rapuhnya takaran kepemimpinan Binzein adalah kemampuan konsolidasi politik (political consolidation). KDM dikenal sebagai maestro taktik lokal yang mampu menyatukan kubu-kubu yang semula terpecah pasca-konflik politik, mengunci stabilitas di parlemen, dan memastikan birokrasi tegak lurus pada visi besarnya.
Sebaliknya, realitas politik Purwakarta hari ini justru memperlihatkan pemandangan yang paradoks. Kubu politik yang sudah dibangun kokoh oleh KDM sebelumnya, kini di tangan Binzein justru tampak terfragmentasi. Jangankan melakukan penetrasi ke kubu lawan, mengamankan internal saja tampaknya menjadi pekerjaan rumah yang ketat. Di sisi lain, faksi lama seperti kubu mantan Bupati Anne Ratna Mustika terbukti masih memiliki pengaruh yang kokoh di dalam struktur pemerintahan. Ketidakmampuan Binzein menetralisir atau merangkul kekuatan-kekuatan primordial di birokrasi ini menunjukkan bahwa ia belum matang secara taktis sebagai kepala daerah.
Jika kita menelusuri riwayat kepemimpinan publik dan organisasi Binzein secara historis, kita akan menemukan akar dari problem kapabilitas ini. Catatan menunjukkan posisi kepemimpinan strategis yang pernah diemban Binzein di ruang publik adalah saat menjabat sebagai Ketua KNPI Purwakarta periode 2004–2007.
Namun, mari kita letakkan fakta itu dalam konteks sosiologi politik yang jujur: eksistensi politik Binzein di KNPI kala itu tidak bisa dilepaskan dari momentum emas Dedi Mulyadi yang sedang menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta. Artinya, sejak awal karier publiknya, Binzein selalu bergerak di dalam inkubator politik yang steril, bukan lahir dari pertarungan gagasan yang mandiri.
Ketika inkubator itu dilepas dan ia diberi mandat penuh untuk memimpin daerah sebesar Purwakarta, ketidaksiapan itu terpampang nyata. Menggunakan analogi ruang, Binzein bak sebuah wadah yang volumenya terlalu kecil, sehingga tidak sanggup menampung “isi” berupa beban kerja, kompleksitas regulasi, dan ekspektasi publik yang begitu besar sebagai seorang bupati.
Mengapa sosok yang dinilai belum matang sepenuhnya ini bisa melenggang ke kursi kekuasaan? Jawabannya ada pada dinamika Pilkada lalu. Harus diakui, peta geopolitik Purwakarta saat itu mengalami krisis figur alternatif yang siap pakai. Tidak ada tokoh di lingkaran utama yang memiliki modal popularitas instan yang cukup untuk langsung bertarung.
Kondisi “keterpaksaan politik” inilah yang disinyalir memaksa KDM untuk melakukan kaderisasi kilat dan memajukan Binzein. Ini adalah proyek politik darurat, bukan sebuah skema suksesi yang matang berdasarkan meritokrasi kepemimpinan. Akibatnya, publik Purwakarta kini harus membayar harga mahal dari eksperimen politik tersebut dengan dipimpin oleh sosok yang kapabilitasnya sangat mudah diukur dan ditebak batasnya.
Jadi?
Menakar Saepul Bahri Binzein sebagai pejabat publik adalah melihat potret seorang pemimpin yang gagap dalam menerjemahkan warisan kekuasaan. Mengaku bangga menjadi “boneka” mungkin terdengar heroik di depan massa pendukung, namun di ruang sidang kebijakan dan realitas pembangunan, itu adalah pengakuan ketidakberdayaan performa.
Ketika seorang bupati abai terhadap kritik, gagal mengonsolidasikan birokrasi yang terpecah, dan memiliki rekam jejak yang selalu bergantung pada patronase politik, maka sebutan “boneka” Dedi Mulyadi memang terlalu mewah untuknya. Sebab, seorang boneka setidaknya bergerak presisi mengikuti arahan sang maestro; sementara Binzein, tampaknya masih kesulitan bahkan hanya untuk sekadar tegak berdiri di atas kakinya sendiri dalam mengelola Purwakarta.
Oleh: Algifari Ahmad Daerobi– Penulis adalah Ketua PB Permata
Disclaimer: Artikel ini merupakan opini, bukan karya jurnalistik Gugah.co. Kolom Suara Pinggiran menjadi wadah bagi akademisi, aktivis, dan analis untuk menyuarakan gagasan bebas.
Tinggalkan Balasan