Setiap zaman punya ujiannya sendiri. Bagi pemuda Indonesia hari ini, ujian itu bernama kemampuan beradaptasi—menyesuaikan diri dengan perubahan yang datangnya jauh lebih cepat dibanding kesiapan negara untuk mengimbanginya. Di tengah situasi itu, bangsa ini sedang menghadapi momentum besar: bonus demografi, sebuah kesempatan yang tidak datang dua kali.
Pertanyaannya sederhana: sejauh mana pemuda, sebagai bagian utama dari bonus demografi ini, benar-benar dilibatkan dalam pembangunan bangsa? Ataukah mereka hanya menjadi bahan pembicaraan di seminar dan dokumen perencanaan, tanpa peran nyata?
Data bisa memberi gambaran. Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2024 penduduk usia produktif muda (15–34 tahun) mencapai 31,36 persen dari total populasi, sementara usia produktif madya (35–59 tahun) sebesar 33,26 persen. Jika dijumlahkan, sekitar 64 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif. Inilah yang oleh para ekonom disebut demographic dividend, atau bonus demografi—peluang emas yang hanya terjadi sekali dalam sejarah sebuah bangsa.
Angka ini seharusnya membuat kita optimis. Tapi di sisi lain, ada kegelisahan yang tidak bisa diabaikan: ekonomi yang makin tidak pasti, lapangan kerja yang makin sulit, dan jalur karier yang tidak lagi sejelas dulu. Tanpa keterlibatan nyata pemuda dalam perencanaan pembangunan, bonus demografi ini bisa jadi cuma angka di atas kertas—besar jumlahnya, tapi kosong dari peran yang sesungguhnya.
Partisipasi yang Masih Setengah Hati
Sebenarnya, setiap daerah sudah punya mekanisme resmi untuk melibatkan warga, termasuk pemuda, dalam perencanaan pembangunan. Namanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan, atau biasa disingkat Musrenbang. Tapi dalam praktiknya, forum ini sering terasa kaku. Pemerintah daerah biasanya hanya mengundang pemuda yang sudah dikenal atau yang sepemikiran dengan birokrasi, sementara kelompok pemuda lain—dengan minat dan persoalan yang berbeda-beda—jarang dapat kesempatan yang sama.
Padahal, pemuda itu tidak seragam. Kebutuhan anak muda yang bergerak di bidang seni tentu berbeda dengan yang bergerak di pertanian, dan keduanya berbeda lagi dengan yang aktif di isu digital atau lingkungan. Kalau perencanaan pembangunan hanya mendengar satu jenis suara saja, kita kehilangan banyak sudut pandang yang justru jadi kekuatan generasi ini.
Sebagai perbandingan, Finlandia punya cara yang lebih jelas. Setiap kota di sana wajib punya dewan pemuda yang diisi perwakilan anak muda, dan mereka punya hak suara langsung dalam perencanaan kota. Dengan begitu, kebutuhan pembangunan daerah benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan generasi yang akan menjalaninya. Contoh ini menunjukkan bahwa melibatkan pemuda bukan cuma simbol demokrasi belaka, tapi bisa jadi kebijakan yang benar-benar dijalankan.
Sebenarnya, keterlibatan pemuda dalam membangun bangsa bukan hal baru. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Budi Utomo sudah menjadi awal mula kebangkitan nasional yang digerakkan anak-anak muda terpelajar. Kalau kita telusuri, hampir setiap peristiwa besar dalam sejarah bangsa ini—dari kebangkitan nasional sampai reformasi—selalu ada tangan anak muda di baliknya.
Sastrawan Pramoedya Ananta Toer pernah menulis kalimat yang sampai sekarang masih relevan: sejarah dunia adalah sejarah orang muda, dan kalau anak muda kehilangan kepekaannya, matilah sejarah sebuah bangsa. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata heroik. Ia mengingatkan bahwa hidup atau matinya semangat sebuah bangsa tergantung seberapa besar ruang yang diberikan pada generasi mudanya untuk benar-benar berperan, bukan sekadar didengarkan sesekali. Dengan kata lain, pemuda bukan hanya mewarisi sejarah, tapi juga bisa menciptakan sejarah baru. Pembangunan yang tidak melibatkan pemuda secara sungguh-sungguh adalah pembangunan yang kehilangan arah—karena anak mudalah yang paling paham apa yang dibutuhkan oleh zamannya sendiri.
Tentu, meniru cara Finlandia bukan hal mudah bagi Indonesia. Negara kita jauh lebih besar, dengan keragaman wilayah dan budaya yang jauh lebih rumit, ditambah kesenjangan pemahaman kebijakan antardaerah yang masih lebar. Model dewan pemuda yang berhasil di negara berpenduduk puluhan juta belum tentu bisa langsung diterapkan di negara dengan lebih dari 270 juta penduduk dan ribuan pulau seperti Indonesia.
Ada juga risiko lain: kalau dewan pemuda dibentuk asal-asalan, ia bisa jadi cuma formalitas baru—ada strukturnya, tapi tidak punya kewenangan nyata dalam mengambil keputusan. Kalau begitu, bukannya memperkuat suara pemuda, kebijakan ini malah mengulang pola lama: pemuda dilibatkan sekadar tampil, tapi pendapatnya tidak benar-benar didengar. Karena itu, yang dibutuhkan bukan meniru mentah-mentah model negara lain, melainkan merancang cara yang cocok dengan kondisi Indonesia—yang bisa menampung keberagaman pemuda sekaligus memberi mereka kewenangan yang sesungguhnya, bukan sekadar kehadiran formal di forum perencanaan.
Bonus demografi ini punya batas waktu. Kalau penduduk usia produktif makin menua tanpa diimbangi produktivitas dan kontribusi yang nyata, kesempatan ini akan hilang begitu saja—dan bangsa ini harus menunggu lagi entah sampai kapan untuk mendapat peluang serupa.
Maka, pertanyaan di awal tulisan ini masih layak terus ditanyakan: sudahkah pemuda benar-benar jadi garda terdepan pembangunan, atau mereka masih sekadar penonton dari proses yang menentukan masa depan mereka sendiri? Jawabannya akan menentukan apakah bonus demografi ini jadi berkah yang sesungguhnya, atau sekadar angka yang lewat begitu saja—seperti peringatan Pramoedya, bahwa sejarah sebuah bangsa akan mati kalau generasi mudanya kehilangan kepekaan untuk ikut berperan di dalamnya.
Oleh : Dede Sumarsah.M.Pd – Penulis adalah Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bandung
Tinggalkan Balasan