GUGAH — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, sejumlah kiai sepuh mengeluarkan tujuh seruan moral yang secara khusus menyoroti potensi pengondisian forum tertinggi NU, termasuk penggalangan dukungan terhadap calon Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Seruan tersebut disampaikan dalam Forum Silaturahmi Para Kiai Sepuh di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Forum digelar secara luring dan daring, diikuti sejumlah ulama sepuh NU, di antaranya KH Ma’ruf Amin, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Ali Akbar Marbun, KH Muadz Thohir, KH Haris Shodaqoh, KH Muhyiddin Ishaq, KH Muhibbul Aman Ali, serta sejumlah kiai lainnya.
Sorotan paling tegas diarahkan pada munculnya penggalangan dukungan terhadap daftar calon AHWA tertentu sebelum Muktamar berlangsung.
Para kiai sepuh menyatakan keprihatinan apabila dukungan tersebut dibangun melalui cara-cara yang menyimpang dari nilai keulamaan, akhlak, dan tradisi NU. Mereka menilai praktik semacam itu berpotensi menggeser proses pemilihan AHWA dari musyawarah keulamaan menjadi arena mobilisasi politik dan transaksi dukungan.
Dalam seruannya, para kiai menegaskan AHWA harus tetap ditempatkan sebagai maqam keulamaan, bukan instrumen perebutan kekuasaan.
“AHWA harus tetap ditempatkan sebagai maqam keulamaan, bukan instrumen perebutan kekuasaan,” demikian salah satu poin seruan tersebut.
Usul Ubah Waktu Pengusulan AHWA
Tak hanya mengkritisi penggalangan dukungan, para kiai sepuh juga mengusulkan perubahan mekanisme waktu pengusulan calon AHWA.
Mereka meminta agar penyampaian nama calon AHWA oleh PWNU, PCNU, dan PCINU tidak dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran peserta Muktamar. Pengusulan, menurut mereka, lebih baik dilakukan pada waktu khusus yang berdekatan dengan proses penghitungan dan tabulasi AHWA dalam Sidang Pleno Muktamar.
Usulan tersebut dimaksudkan untuk mempersempit ruang terjadinya pengondisian, transaksi kepentingan, tekanan, maupun mobilisasi dukungan sebelum Muktamar dimulai.
Para kiai juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan Muktamirin. Mereka mengingatkan agar tidak ada desain, mekanisme, pengondisian, atau rekayasa yang dapat mengurangi kebebasan para peserta Muktamar dalam menjalankan amanat yang mereka bawa dari struktur NU masing-masing.
Muktamar, menurut seruan tersebut, harus menjadi ruang bagi kehendak Muktamirin untuk disampaikan secara merdeka, bukan sekadar forum untuk mengesahkan keputusan yang telah dikondisikan sebelumnya.
Bukan Sekadar Perebutan Jabatan
Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin mengatakan pertemuan para kiai sepuh tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap dinamika yang berkembang menjelang Muktamar.
Ia mengingatkan agar Muktamar tidak dicederai isu-isu yang berkaitan dengan AHWA.
“AHWA itu adalah representasi para ulama untuk memilih rais aam yang lahir dari hati nurani,” kata Kiai Ma’ruf Amin.
Menurutnya, figur yang masuk dalam AHWA harus memiliki kapasitas, integritas, keteladanan, dan kewibawaan keulamaan, bukan muncul karena titipan maupun transaksi kepentingan.
Karena itu, para kiai menyerukan seluruh calon, pendukung calon, pengurus di berbagai tingkatan, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil Muktamar untuk menahan diri dan mengedepankan akhlakul karimah.
Perbedaan pilihan dinilai sebagai sesuatu yang wajar. Namun persaudaraan, kehormatan para kiai, keutuhan jam’iyah, dan masa depan NU dinilai jauh lebih besar daripada kepentingan siapa pun untuk menduduki jabatan.
Muktamar sebagai Jalan Islah
Seruan terakhir para kiai sepuh menempatkan Muktamar ke-35 bukan semata sebagai arena menentukan siapa yang menang dan kalah, tetapi sebagai momentum islah dan konsolidasi organisasi.
Muktamar diharapkan mampu mempertemukan kembali kelompok-kelompok yang berbeda, mengakhiri ketegangan, dan menguatkan kembali ukhuwah di lingkungan NU.
Para kiai menegaskan, siapa pun yang terpilih harus memperoleh legitimasi yang kuat, sementara mereka yang tidak terpilih juga diharapkan dapat menerima hasil dengan lapang dada apabila prosesnya berlangsung jujur, adil, terbuka, dan bermartabat.
Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.
Dengan demikian, tujuh seruan moral tersebut menjadi pesan penting dari para kiai sepuh di tengah semakin dekatnya forum tertinggi NU: jangan sampai kontestasi kepemimpinan mengalahkan marwah keulamaan dan keutuhan jam’iyah.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan