GUGAH – Data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta hingga 10 Juli 2026 membuka fakta yang tak lagi bisa disembunyikan: pondasi keuangan daerah sedang berada dalam kondisi yang kurang sehat.
Capaian pendapatan daerah secara keseluruhan masih jauh dari harapan, bahkan berada di bawah angka 40 persen dari target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data per awal Juli 2026, realisasi total pendapatan daerah baru mencapai 34,88 persen, atau senilai Rp857,41 miliar dari target Rp2.458,51 miliar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tulang punggung kemandirian fiskal pun hanya tercapai 33,32 persen, yakni Rp345,64 miliar dari target Rp1.037,21 miliar.
Dari sisi transfer pusat, realisasi Total Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pun baru menyentuh angka 53,28 persen, di mana beberapa pos penting seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bahkan belum terserap sama sekali atau bernilai nol persen, sementara pos lainnya berjalan lambat.
Menyikapi kondisi ini, Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta, Agus M. Yasin, menegaskan bahwa angka-angka tersebut adalah kenyataan yang sulit dibantah. Menurutnya, tantangan sesungguhnya bukan pada perhitungan angka, melainkan pada keberanian mengambil sikap.
“Pertanyaan yang paling mendasar adalah: Apakah Pemerintah Kabupaten Purwakarta berani mengoreksi diri, atau justru memilih tetap mempertahankan ilusi anggaran yang telah dibuat?” ujar Kang Agus dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (11/7/2026).
Ia melihat adanya indikasi kuat bahwa target pendapatan, khususnya PAD, disusun terlalu optimistis dan kurang berpijak pada kemampuan riil daerah sejak awal perencanaan. Hal ini berpotensi menimbulkan defisit yang tersembunyi, memicu risiko tertundanya pembayaran kepada pihak ketiga, serta membuat belanja daerah tidak terdanai dengan layak.
“Jika dibiarkan begitu saja, proses Perubahan APBD nanti bukan menjadi jalan keluar, melainkan sekadar perbaikan tampilan tanpa menyentuh inti masalah fiskal,” tegasnya.
Oleh karena itu, Kang Agus meminta agar momen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dijadikan titik balik perbaikan. Ada dua langkah tegas yang tidak bisa ditawar lagi:
Pertama, menurunkan target pendapatan secara lebih realistis. Mengakui adanya ketidaktercapaian bukanlah tanda kegagalan, melainkan wujud tanggung jawab yang dewasa dan jujur. Mempertahankan angka yang tidak masuk akal justru akan mengaburkan kondisi riil kas daerah, menimbulkan utang jangka pendek, dan merusak kepercayaan publik.
Kedua, memangkas belanja yang bukan prioritas tanpa kompromi. Sumber daya yang ada harus difokuskan sepenuhnya untuk pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, menyelesaikan kewajiban yang tertunda, serta program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Kegiatan seremonial, program pencitraan, dan pengeluaran yang tidak produktif harus berani dikurangi, bukan dipertahankan demi kepentingan sesaat,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa di titik krusial ini, Pemkab Purwakarta dihadapkan pada dua pilihan besar. Jika perbaikan tidak dilakukan, maka krisis fiskal akan berlanjut, beban anggaran akan menumpuk, dan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan semakin luntur.
Sebaliknya, jika berani jujur dan berbenah, keuangan daerah dapat perlahan pulih serta kepercayaan masyarakat pun akan bangkit kembali.
“Penyehatan fiskal pada akhirnya bukan soal kepintaran menghitung angka, melainkan soal keberanian mengakui kenyataan. Perubahan APBD kali ini akan menjadi penentu: Purwakarta memilih disiplin dan kejujuran fiskal, atau terus hidup dalam bayang-bayang ilusi,” pungkasnya.*
Tinggalkan Balasan