GUGAH – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi resmi membuka pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Tahun 2026 di Lembah Ciater Resort, Rabu (17/6/2026). Kegiatan yang diikuti 18 pejabat tinggi pratama dan dua peserta evaluasi kinerja tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi.
Namun, pelaksanaan uji kompetensi tahunan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana evaluasi yang dilakukan benar-benar mampu menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Kabupaten Subang.
Dalam sambutannya, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan pejabat yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu berinovasi, berkolaborasi, serta menghadirkan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.
“Yang kita butuhkan hari ini bukan sekadar pejabat yang bekerja rutin, melainkan pemimpin yang mampu menggerakkan organisasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Reynaldy.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pola kerja birokrasi yang bersifat administratif dan rutinitas semata dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Subang.
Reynaldy bahkan menekankan tiga aspek penting yang menjadi perhatian dalam evaluasi, yakni laporan kinerja dari bawahan, tindak lanjut atas setiap instruksi pimpinan, serta respons masyarakat terhadap pejabat di unit kerja masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian tidak lagi hanya bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga mulai mempertimbangkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
Meski demikian, publik tentu menunggu apakah hasil uji kompetensi ini benar-benar akan melahirkan penyegaran birokrasi yang lebih substansial atau hanya menjadi agenda rutin tahunan tanpa dampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pasalnya, berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat, mulai dari kualitas pelayanan publik, lambatnya penyelesaian sejumlah persoalan infrastruktur, hingga efektivitas program pembangunan, pada akhirnya sangat bergantung pada kapasitas dan keberanian para pejabat dalam mengambil langkah strategis.
Di sisi lain, proses uji kompetensi juga menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Subang dalam menerapkan sistem merit secara objektif dan profesional. Sebab, masyarakat tidak hanya menuntut pejabat yang kompeten di atas kertas, tetapi juga pemimpin birokrasi yang mampu bekerja cepat, responsif, dan memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, hasil dari uji kompetensi ini nantinya akan menjadi tolok ukur apakah semangat reformasi birokrasi yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Subang benar-benar mampu diterjemahkan dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, atau justru berhenti pada seremoni dan pergantian jabatan semata. *****
Tinggalkan Balasan