GUGAH – Menguatnya peran relawan dalam dinamika politik pasca-Pilkada kembali memunculkan pertanyaan mendasar tentang posisi partai politik dalam sistem demokrasi. Di sejumlah daerah, relawan dinilai tampil sebagai aktor yang semakin dominan setelah kontestasi usai, sementara partai pengusung justru terlihat kehilangan daya tawar politik.
Fenomena tersebut mencuat setelah beredarnya berbagai opini publik yang menyoroti dugaan ketimpangan akses terhadap kekuasaan antara relawan dan partai politik setelah kemenangan elektoral diraih.
Menanggapi hal itu, aktivis senior Purwakarta, Asep Fapet Kurniawan, menilai persoalan tersebut tidak bisa semata-mata dilihat dari menguatnya relawan. Menurutnya, akar persoalan justru berada pada kemampuan partai politik sendiri dalam mempertahankan apa yang ia sebut sebagai *privilege politik*.
“Persoalannya, partai politik hari ini paham tidak dengan namanya privilege politik yang performanya harus sangat kuat?” ujar Fapet kepada awak media, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, dalam sistem demokrasi modern, partai politik seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral yang mengantarkan kandidat menuju kursi kekuasaan. Partai juga harus mampu mempertahankan pengaruh politik melalui kaderisasi, penguasaan isu publik, kapasitas organisasi, serta kemampuan membangun legitimasi di tengah masyarakat.
Ia menilai banyak partai saat ini terlalu fokus pada aspek elektoral, namun lemah dalam menjaga performa politik setelah pemilihan selesai.
“Kalau setelah Pilkada partai tidak lagi menjadi pusat gagasan, tidak menjadi pusat kaderisasi, tidak menjadi pusat pengambilan keputusan politik, maka ruang itu akan diisi oleh aktor lain, termasuk relawan,” katanya.
Fapet menegaskan bahwa relawan pada dasarnya merupakan bagian yang sah dalam proses demokrasi. Namun ketika partai kehilangan kemampuan mengelola kekuatan politiknya sendiri, maka relawan berpotensi berkembang menjadi simpul pengaruh yang lebih menentukan dibanding struktur partai.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan semata kesalahan relawan.
“Jangan buru-buru menyalahkan relawan. Yang harus ditanyakan justru apakah partai masih memiliki daya tawar politik yang kuat setelah kemenangan diraih?” ujarnya.
Ia bahkan menyindir kondisi internal sebagian partai yang menurutnya terlalu tertutup sehingga arah dan strategi politik hanya diketahui oleh segelintir elite.
“Hanya ketua partai dan Tuhan yang tahu,” kata Fapet sambil tertawa.
Pernyataan tersebut menggambarkan kritik terhadap pola pengambilan keputusan yang dinilai tidak partisipatif dan minim komunikasi politik kepada kader maupun publik.
Dalam kajian politik kontemporer, fenomena menguatnya jaringan relawan memang menjadi gejala yang semakin sering muncul. Relawan tidak lagi hanya berfungsi sebagai mesin kampanye, tetapi berkembang menjadi jaringan sosial-politik yang mampu mempengaruhi distribusi informasi, opini publik, hingga akses terhadap pengambilan kebijakan.
Sementara itu, sejumlah pengamat menilai partai politik menghadapi tantangan serius untuk mempertahankan relevansi dan fungsi institusionalnya di tengah perubahan tersebut.
Fapet menilai, jika partai ingin tetap menjadi pilar utama demokrasi, maka yang harus diperkuat bukan hanya mesin pemenangan saat pemilu, melainkan juga kualitas organisasi dan kapasitas politik setelah kekuasaan diperoleh.
“Partai harus kembali menjadi rumah politik. Kalau tidak, mereka hanya akan menjadi kendaraan yang dipakai saat pemilu, lalu ditinggalkan ketika tujuan sudah tercapai,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan