GUGAH – Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah langkah efisiensi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kenaikan harga BBM menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama dengan melakukan penghematan dan penyesuaian pola penggunaan energi, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.
“Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” ujar Farhan, Kamis (11/6/2026).
Menurut Farhan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM. Namun, langkah efisiensi dapat dilakukan guna mengurangi dampak kenaikan biaya operasional.
Karena itu, ia mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk mulai menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
“Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor,” katanya.
Farhan menilai efisiensi menjadi langkah penting agar beban pengeluaran akibat kenaikan harga BBM tidak semakin membesar.
“Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, salah satu dampak yang paling dirasakan Pemkot Bandung adalah meningkatnya biaya operasional pengangkutan sampah yang sangat bergantung pada bahan bakar.
Menurutnya, kendaraan operasional pengangkut sampah menggunakan bahan bakar dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan BBM bersubsidi, sehingga kenaikan harga akan berpengaruh langsung terhadap anggaran pemerintah daerah.
“Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasional menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” katanya.
Meski demikian, Farhan memastikan kebijakan efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik.
“Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, sementara pengeluaran operasional bisa lebih terkendali,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan