GUGAH – Intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Dalam kurun waktu 19 bulan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo tercatat telah melakukan 54 kunjungan kenegaraan ke berbagai negara.
Data Kementerian Sekretariat Negara menunjukkan, sepanjang sisa tahun 2024 Prabowo melakukan tujuh kunjungan luar negeri. Angka itu melonjak menjadi 35 kunjungan sepanjang 2025, dan bertambah 12 kunjungan hingga akhir Mei 2026.
Malaysia menjadi negara yang paling sering dikunjungi Presiden Prabowo dengan lima kali lawatan. Disusul Inggris, Uni Emirat Arab, dan Prancis masing-masing empat kali kunjungan. Sementara Amerika Serikat, Rusia, dan Mesir menjadi tujuan berikutnya dengan frekuensi tiga kali kunjungan.
Tingginya frekuensi perjalanan luar negeri tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas diplomasi yang dilakukan pemerintah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digaungkan.
Berapa Biaya yang Dikeluarkan?
Sejumlah sumber menyebut biaya satu kali kunjungan luar negeri Presiden dapat mencapai sekitar Rp5,8 miliar. Bahkan, pada lawatan tertentu yang melibatkan rombongan besar, pengamanan berlapis, serta agenda kenegaraan yang padat, biaya disebut dapat menyentuh angka Rp20 miliar per kunjungan.
Jika menggunakan asumsi terendah sebesar Rp5,8 miliar per perjalanan, maka 54 kunjungan Presiden berpotensi menghabiskan anggaran sekitar Rp313,2 miliar.
Namun jika menggunakan asumsi tertinggi sebesar Rp20 miliar per kunjungan, total biaya perjalanan luar negeri Presiden dalam 19 bulan terakhir bisa mencapai Rp1,08 triliun.
Meski demikian, angka tersebut masih berupa estimasi karena rincian biaya setiap kunjungan berbeda-beda dan bergantung pada negara tujuan, jumlah delegasi, durasi perjalanan, serta agenda yang dijalankan.
Gerindra Klaim Hasilkan Investasi Puluhan Triliun
Menanggapi kritik terhadap tingginya frekuensi lawatan Presiden, Partai Gerindra menegaskan bahwa kunjungan luar negeri tidak boleh hanya dilihat dari sisi biaya, melainkan juga manfaat yang dihasilkan bagi Indonesia.
Dikutip dari RMOL, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyebut salah satu hasil nyata diplomasi Presiden Prabowo adalah kunjungan ke Prancis pada akhir Mei 2026.
Menurut Bahtra, lawatan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial senilai 3,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp61 triliun yang mencakup sektor energi, perdagangan, dan pertahanan.
Selain itu, kunjungan tersebut juga menghasilkan forum bisnis tingkat tinggi yang mempertemukan pelaku usaha kedua negara guna membuka peluang investasi dan kerja sama jangka panjang.
“Hasil kunjungan ke Prancis menunjukkan manfaat yang nyata. Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis baru-baru ini menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial,” kata Bahtra kepada RMOL, Rabu (3/6/2026).
Untung atau Boros?
Perdebatan mengenai lawatan luar negeri Presiden pun mengerucut pada satu pertanyaan besar: apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh?
Pemerintah dan Partai Gerindra menilai diplomasi langsung di tingkat kepala negara merupakan investasi strategis yang dapat membuka pasar baru, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global.
Sebaliknya, sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu lebih transparan dalam menyampaikan hasil konkret setiap kunjungan, termasuk realisasi investasi yang benar-benar masuk ke Indonesia, agar publik dapat menilai efektivitas penggunaan anggaran negara.
Dengan total 54 kunjungan dalam 19 bulan dan klaim investasi puluhan triliun rupiah dari sejumlah lawatan, diplomasi luar negeri Presiden Prabowo kini bukan hanya soal aktivitas kenegaraan, tetapi juga soal bagaimana pemerintah membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.***
Tinggalkan Balasan