GUGAH – Belanja untuk rumah dinas dan kebutuhan rumah tangga kepala daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta mencapai Rp1,9 miliar berdasarkan data pengadaan yang tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah yang dipantau pada Selasa (2/6/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total realisasi dan proses pengadaan yang berkaitan dengan Rumah Dinas Bupati Purwakarta tercatat mencapai Rp1.905.352.470.
Anggaran tersebut tersebar dalam sejumlah paket pekerjaan yang meliputi rehabilitasi bangunan, penataan interior, pengadaan meubelair, pemeliharaan taman, perbaikan akses jalan, jasa konsultansi, hingga kebutuhan operasional rumah tangga kepala daerah.
Dari seluruh paket yang tercatat, pengadaan meubelair menjadi komponen dengan nilai terbesar, yakni Rp380.602.350 dan saat ini masih berstatus proses. Sementara itu, rehabilitasi Rumah Dinas Bupati telah selesai dilaksanakan dengan nilai kontrak Rp320.070.000.
Selain itu, terdapat paket penataan interior Rumah Dinas Bupati senilai Rp199.760.150 yang juga tercatat telah selesai dikerjakan.
Untuk penataan lingkungan pendukung, pemerintah daerah mengalokasikan Rp147.537.250 untuk perbaikan jalan masuk rumah dinas dan Rp86.385.000 untuk pemeliharaan taman depan rumah dinas.
Jika digabungkan, total anggaran yang berkaitan dengan peningkatan fasilitas fisik rumah dinas mencapai sekitar Rp1 miliar.
Jasa Konsultansi Capai Rp147 Juta
Data pengadaan juga menunjukkan adanya sejumlah paket jasa konsultansi yang mendukung pekerjaan fisik di lingkungan rumah dinas.
Tercatat enam paket jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan dengan total nilai Rp147.148.620.
Paket tersebut meliputi perencanaan dan pengawasan rehabilitasi bangunan rumah dinas, perbaikan jalan masuk, serta pemeliharaan taman.
Secara rinci, jasa perencanaan rehabilitasi bangunan bernilai Rp52.537.620, sedangkan jasa pengawasannya sebesar Rp26.824.000. Untuk perbaikan jalan masuk, jasa perencanaan tercatat Rp36 juta dan pengawasan Rp18,2 juta. Adapun jasa konsultansi pemeliharaan taman terdiri atas perencanaan Rp8,9 juta dan pengawasan Rp4,4 juta.
Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Rp623 Juta
Selain pengadaan fisik, data LKPP juga mencatat paket Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan nilai Rp623.880.700 yang berstatus selesai.
Sementara itu, kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tercatat sebesar Rp377.544.650 dan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah sebesar Rp291.387.250.
Data tersebut menunjukkan bahwa belanja operasional rumah tangga di lingkungan pimpinan daerah menjadi salah satu komponen pengeluaran yang cukup besar dalam struktur pengadaan Sekretariat Daerah.
Bagian dari Belanja Penunjang Kepala Daerah
Secara umum, paket-paket tersebut masuk dalam kategori belanja penunjang operasional kepala daerah yang dianggarkan melalui perangkat daerah terkait, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
Hingga 2 Juni 2026, sejumlah paket telah berstatus selesai, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap proses pengadaan.
Pantauan data LKPP ini memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung operasional serta fasilitas rumah dinas kepala daerah. Adapun rincian spesifikasi barang maupun kebutuhan dalam masing-masing paket dapat dilihat lebih lanjut melalui dokumen pengadaan yang tersedia pada sistem informasi pengadaan pemerintah.***
Tinggalkan Balasan