GUGAH – Gelombang demonstrasi yang melibatkan anak muda dan kelompok masyarakat meluas ke sejumlah negara Eropa pada Oktober 2026. Krisis biaya hidup, sulitnya memperoleh hunian terjangkau, persoalan pendidikan, dan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah menjadi sejumlah pemicu yang mendorong warga turun ke jalan.
Laporan The Guardian pada 18–19 Oktober 2026 menyebutkan, aksi berlangsung di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Belgia, dan Albania. Meski memiliki persoalan lokal yang berbeda, demonstrasi di negara-negara tersebut memperlihatkan keresahan yang serupa: meningkatnya tekanan ekonomi dan kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda.
Di Prancis, demonstrasi yang awalnya digerakkan pelajar berkembang dengan keterlibatan serikat pekerja dan kelompok masyarakat. Sementara itu, persoalan perumahan menjadi sorotan utama di Spanyol dan Portugal. Di Italia, aksi terkait biaya hidup di Milan berujung bentrokan dengan aparat keamanan.
Di Prancis, gelombang protes pelajar telah berlangsung sejak akhir September 2026. Para siswa menyoroti jam belajar yang panjang, kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan, kekurangan tenaga pengajar, serta persoalan dalam sistem penerimaan mahasiswa.
Kekurangan guru pengganti menyebabkan sebagian siswa kehilangan kesempatan belajar dalam waktu yang panjang. Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa ketimpangan dalam sistem pendidikan dapat membatasi kesempatan generasi muda untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.
Aksi yang semula berpusat pada persoalan pendidikan kemudian meluas dengan dukungan serikat pekerja, termasuk Confédération Générale du Travail (CGT). Tuntutan demonstran berkembang mencakup penurunan harga kebutuhan pokok, kenaikan upah, dan perlindungan pensiun.
Tekanan ekonomi turut memperbesar ketidakpuasan masyarakat. Kenaikan harga bahan bakar setelah gangguan pengiriman minyak akibat serangan Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz dilaporkan menjadi salah satu faktor yang memperberat beban rumah tangga.
Pemerintah Prancis merespons persoalan pendidikan dengan menjanjikan penempatan 3.000 guru pengganti dan membatalkan rencana kenaikan sejumlah biaya pendaftaran perguruan tinggi. Pemerintah juga sebelumnya mengumumkan subsidi bahan bakar untuk sektor industri tertentu.
Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya meredakan ketegangan. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menegaskan penolakan pemerintah terhadap kekerasan dan penjarahan yang terjadi selama demonstrasi. Presiden Emmanuel Macron juga dijadwalkan menyampaikan pernyataan kepada publik setelah menggelar pembahasan bersama jajaran menterinya.
Persoalan berbeda mencuat di Spanyol. Lonjakan harga sewa dan semakin sulitnya mendapatkan hunian terjangkau mendorong warga memprotes kondisi pasar perumahan.
Salah satu pemicu yang mendapat perhatian luas adalah kasus María del Carmen Abascal, perempuan berusia 87 tahun yang dilaporkan diusir dari tempat tinggalnya setelah sebuah dana investasi menaikkan biaya sewanya hingga 230 persen. Ia meninggal dunia sekitar dua pekan setelah pengusiran, usai menjalani perawatan di rumah sakit.
Kasus tersebut memperbesar sorotan terhadap dampak kenaikan sewa dan aktivitas investasi properti terhadap kelompok rentan. Meski demikian, hubungan antara pengusiran dan kematiannya perlu dijelaskan secara hati-hati berdasarkan laporan sumber, tanpa menyimpulkan hubungan sebab-akibat medis yang belum dibuktikan.
Demonstran menuntut penurunan harga sewa, perlindungan terhadap penyewa, penghentian pengusiran dalam kondisi tertentu, serta pembatasan pembelian hunian oleh dana investasi.
Tekanan politik terhadap pemerintah meningkat setelah rancangan kebijakan darurat perumahan yang diajukan Perdana Menteri Pedro Sánchez mengalami kekalahan di parlemen. Menurut laporan The Guardian, Sánchez kemudian menyerukan pemilihan umum lebih awal pada 29 November 2026 dengan harapan memperoleh dukungan politik yang lebih kuat untuk menjalankan kebijakannya.
Krisis perumahan juga menjadi perhatian di Portugal. Demonstrasi di Lisbon pada Sabtu, 17 Oktober 2026, menyoroti mahalnya hunian dan meningkatnya biaya hidup.
Data yang dikutip dalam laporan The Guardian menunjukkan harga rumah di Portugal meningkat sekitar 124 persen selama periode 2015–2024. Kenaikan tersebut sekitar dua kali lipat rata-rata kenaikan harga rumah di Uni Eropa.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan generasi muda, harga properti yang meningkat dapat mempersempit peluang untuk membeli rumah maupun tinggal secara mandiri. Persoalan itu mendorong tuntutan agar pemerintah mengambil langkah lebih kuat dalam menyediakan hunian yang terjangkau.
Sementara itu, demonstrasi di Milan, Italia, yang berkaitan dengan biaya hidup dan harga energi berakhir dengan bentrokan. Sejumlah demonstran bertopeng dilaporkan melemparkan batu dan benda lain ke arah aparat serta membakar barikade yang dibuat dari meja-meja bar.
Aparat keamanan menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Insiden tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi yang berawal dari tuntutan sosial dan ekonomi dapat berkembang menjadi gangguan keamanan ketika terjadi kekerasan.
Di Albania, aksi demonstrasi di ibu kota Tirana memasuki hari keenam pada Minggu, 18 Oktober 2026. Massa menyuarakan ketidakpuasan terhadap dugaan korupsi, terbatasnya kesempatan kerja, dan kondisi pendidikan tinggi.
Protes juga berkaitan dengan proyek pembangunan kawasan pesisir mewah yang didukung Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Proyek tersebut menjadi salah satu isu yang memicu kritik terhadap arah pembangunan dan pengelolaan kepentingan publik.
Demonstran menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan sebagian di antaranya meminta Perdana Menteri Edi Rama mengundurkan diri. Aparat keamanan dilaporkan menggunakan gas air mata dan meriam air ketika ketegangan meningkat.
Di sejumlah negara lain, termasuk Belgia, demonstrasi juga memperlihatkan ketidakpuasan terhadap persoalan sosial dan kebijakan publik. Namun, tuntutan dan tingkat eskalasi berbeda-beda sehingga situasi di setiap negara perlu dipahami berdasarkan konteks masing-masing.
Rangkaian demonstrasi tersebut menempatkan pemerintah di sejumlah negara Eropa di bawah tekanan untuk menjawab persoalan yang dirasakan langsung masyarakat. Pendidikan yang memadai, pekerjaan yang layak, biaya hidup yang terkendali, dan hunian terjangkau menjadi tuntutan yang menonjol.
Respons pemerintah sejauh ini mencakup janji penambahan guru, penyesuaian kebijakan pendidikan, subsidi bahan bakar, hingga upaya mendorong kebijakan perumahan. Di sisi lain, aparat keamanan berusaha menangani aksi yang berkembang menjadi kekerasan dan penjarahan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa tuntutan sosial tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi dan kepercayaan terhadap kebijakan publik. Bagi banyak anak muda, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal menjadi bagian penting dari harapan mereka untuk membangun kehidupan yang mandiri.
Meski demikian, gelombang demonstrasi di Eropa tidak memiliki satu penyebab tunggal. Setiap negara menghadapi kombinasi persoalan dan dinamika politik yang berbeda, sehingga penyelesaian krisis membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan