GUGAH – Gelombang kerusuhan yang menyertai demonstrasi nasional di Prancis pada Sabtu, 17 Oktober 2026, menimbulkan kerusakan luas terhadap sektor perdagangan. Sekitar 1.500 toko dan usaha ritel dilaporkan terdampak penjarahan maupun perusakan, sementara kerugian ekonomi diperkirakan mencapai ratusan juta euro.
Dampak tersebut dirasakan oleh berbagai pelaku usaha, mulai dari jaringan ritel besar hingga toko-toko lokal. Carrefour, salah satu perusahaan ritel terbesar di Prancis, melaporkan puluhan gerainya menjadi sasaran massa ketika demonstrasi terkait kenaikan biaya hidup berkembang menjadi bentrokan dan aksi vandalisme.
Alexandre Bompard, CEO Carrefour sekaligus pimpinan Federasi Perdagangan dan Distribusi Prancis, memperingatkan bahwa kerusakan yang terjadi tidak hanya membebani perusahaan, tetapi juga mengancam keberlangsungan aktivitas perdagangan dan keselamatan pekerja.
Bompard menyampaikan bahwa sedikitnya 50 gerai Carrefour menjadi sasaran penjarahan dan perusakan. Kerugian perusahaan diperkirakan mencapai puluhan juta euro, sedangkan dampak terhadap sektor ritel secara keseluruhan berpotensi jauh lebih besar.
“Kami mengalami penjarahan sepanjang hari, dan peralatan juga mengalami kerusakan. Kerugian Carrefour diperkirakan mencapai puluhan juta euro. Sementara itu, untuk sektor ritel secara keseluruhan di Prancis, kerugiannya akan mencapai ratusan juta euro,” ujar Bompard dalam wawancara dengan media Prancis sebagaimana dikutip dalam laporan pada Senin (19/10/2026).
Menurut laporan mengenai perkembangan kerusuhan, sekitar 1.500 toko dan usaha ritel mengalami kerusakan atau menjadi sasaran penjarahan. Besarnya angka tersebut memperlihatkan skala gangguan yang dihadapi sektor perdagangan selama aksi berlangsung.
Kerusakan etalase, kehilangan barang dagangan, dan gangguan operasional berpotensi menambah beban keuangan pemilik usaha. Sejumlah toko juga harus menghadapi risiko keselamatan pekerja serta kemungkinan penutupan sementara selama proses pembersihan dan perbaikan.
Kerusuhan terjadi di berbagai kota, termasuk Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, dan Limoges. Kelompok massa dilaporkan merusak fasilitas publik, memecahkan kaca toko, membakar kendaraan, serta melakukan penjarahan di sejumlah kawasan perdagangan.
Situasi tersebut menambah beban aparat keamanan yang harus menangani demonstrasi berskala besar sekaligus merespons tindakan kekerasan dan perusakan. Di sejumlah lokasi, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kerumunan yang terlibat bentrokan.
Wakil Wali Kota Paris, Lamia El Aaraje, sebelumnya menyoroti keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi situasi tersebut. Pernyataan itu mencerminkan tekanan terhadap pemerintah kota ketika kerusuhan terjadi di beberapa titik dalam waktu berdekatan.
Meski demikian, demonstrasi dan tindakan kriminal perlu dibedakan. Aksi menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak masyarakat, sedangkan penjarahan, pembakaran, dan penyerangan terhadap orang lain merupakan tindakan yang dapat diproses sesuai hukum.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menyampaikan bahwa lebih dari 500 personel kepolisian, gendarmerie, dan petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami luka-luka dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Jumlah itu masih bersifat sementara berdasarkan laporan yang dipublikasikan pada 18 Oktober 2026.
Otoritas juga mengumumkan penangkapan sekitar 1.800 orang sehubungan dengan kekerasan, penjarahan, dan perusakan selama demonstrasi. Kepolisian dan kejaksaan melanjutkan pemeriksaan untuk mengidentifikasi dugaan keterlibatan setiap orang dalam insiden yang terjadi.
Angka penangkapan dan korban luka dapat berubah seiring pembaruan informasi dari otoritas. Karena itu, data tersebut perlu dibaca sesuai waktu pelaporan, bukan dianggap sebagai angka akhir penanganan perkara.
Pemerintah Prancis mengecam tindakan perusakan dan menyatakan bahwa pelaku kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban. Di sejumlah kota, petugas mulai melakukan pembersihan jalan dan pendataan kerusakan setelah bentrokan mereda.
Kerusuhan tersebut berlangsung di tengah demonstrasi nasional yang dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kenaikan biaya hidup dan memburuknya sejumlah layanan publik, termasuk pendidikan.
Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri, termasuk sekitar 110.000 orang di Paris. Penyelenggara aksi memberikan perkiraan jumlah peserta yang lebih tinggi, yakni lebih dari 800.000 orang secara nasional.
Demonstrasi melibatkan berbagai kelompok, termasuk pelajar, serikat pekerja, dan pendukung gerakan rompi kuning. Tuntutan yang disuarakan mencakup keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan energi, perbaikan layanan publik, serta perlindungan kesejahteraan masyarakat.
Sebagian besar peserta mengikuti aksi untuk menyampaikan tuntutan sosial dan ekonomi. Namun, di sejumlah lokasi, demonstrasi berkembang menjadi bentrokan, penjarahan, dan perusakan yang menimbulkan dampak luas terhadap warga maupun pelaku usaha.
Pemerintah kini menghadapi dua tantangan sekaligus: memulihkan keamanan dan aktivitas ekonomi serta merespons persoalan sosial yang mendorong masyarakat turun ke jalan.
Kerugian yang dialami sektor ritel menjadi salah satu gambaran besarnya dampak kerusuhan terhadap perekonomian. Pemulihan usaha, perlindungan pekerja, dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan akan menjadi bagian penting dalam upaya mengembalikan aktivitas masyarakat setelah demonstrasi.
Favoritkan
Tinggalkan Balasan