GUGAH — Keluhan keluarga pasien terhadap pelayanan RSUD Bayu Asih kembali memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan layanan kesehatan daerah menghadapi lonjakan pasien. Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PERMATA) meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan manajemen RSUD Bayu Asih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas rumah sakit, sistem pelayanan, serta penanganan pasien gawat darurat.
Pada 24 September 2026, RSUD Bayu Asih mengumumkan kondisi pelayanan sedang mengalami overload. Pada hari yang sama, Alm. AN, warga Kecamatan Wanayasa, dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dalam kondisi yang menurut keluarga membutuhkan penanganan segera.
Keluarga menyampaikan sejumlah keluhan terkait pelayanan yang diterima pasien, mulai dari proses penanganan, keterbatasan ruang perawatan, hingga administrasi BPJS. Alm. AN meninggal dunia pada 26 September 2026 sekitar pukul 09.55 WIB.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi yang menyatakan adanya hubungan antara kondisi overload dengan meninggalnya pasien. Karena itu, penyebab kematian maupun kesesuaian prosedur pelayanan hanya dapat dipastikan melalui evaluasi medis dan penjelasan resmi dari pihak rumah sakit.
Namun, terlepas dari hasil evaluasi nantinya, kasus ini memperlihatkan satu persoalan yang lebih luas: kapasitas rumah sakit tidak hanya diukur dari jumlah tempat tidur, tetapi juga dari kemampuan sistem merespons pasien dalam kondisi darurat. Ketika ruang perawatan penuh, publik berhak mengetahui bagaimana prioritas penanganan ditentukan, bagaimana mekanisme rujukan dijalankan, dan bagaimana keselamatan pasien tetap dijamin.
PERMATA: Pembangunan Fisik Harus Diikuti Perbaikan Pelayanan
Kabid Eksternal PB PERMATA, Repaldi Teja, menilai pembangunan fasilitas kesehatan harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan.
“Peran pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperbaiki fasilitas kesehatan jangan sampai hanya berfokus pada pembangunan fisik. Jangan sampai tembok-tembok dan bata-bata ditinggikan, tetapi masyarakat justru direndahkan serta dilupakan.”
Menurutnya, anggaran kesehatan seharusnya tidak hanya menghasilkan bangunan baru, tetapi juga memperkuat tenaga kesehatan, peralatan medis, kapasitas ruang, dan sistem pelayanan sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Evaluasi Tidak Cukup Berhenti pada Kasus
Ketua Umum PB PERMATA, Depanca, mengatakan persoalan pelayanan RSUD Bayu Asih sebenarnya telah disampaikan dalam audiensi dengan DPRD Kabupaten Purwakarta. Karena itu, munculnya kembali keluhan masyarakat menjadi indikator bahwa evaluasi pelayanan perlu dilakukan secara lebih menyeluruh.
“Ini adalah tuntutan agar sistem pelayanan kesehatan bekerja sebagaimana mestinya. Pemerintah juga harus lebih peduli terhadap perbaikan fasilitas pelayanan, terutama fasilitas pelayanan kesehatan.”
PERMATA mendorong evaluasi mencakup kapasitas ruang rawat, kesiapan IGD, efektivitas sistem rujukan, kecukupan tenaga kesehatan, serta prosedur pelayanan ketika rumah sakit mengalami kelebihan kapasitas.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi rumah sakit. Yang dipertaruhkan adalah kepastian memperoleh pelayanan ketika berada dalam kondisi kritis. Karena itu, transparansi menjadi bagian penting dari pelayanan publik, bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memastikan setiap kekurangan dapat diperbaiki dan tidak terulang.
PERMATA menegaskan dorongan evaluasi tersebut bukan untuk menyimpulkan penyebab meninggalnya Alm. AN ataupun menyalahkan tenaga kesehatan secara sepihak. Organisasi itu meminta pemerintah daerah dan manajemen RSUD Bayu Asih menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah konkret yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan tidak dibangun dari megahnya gedung rumah sakit, melainkan dari kemampuan sistem memberikan pertolongan yang cepat, pasti, dan profesional ketika setiap menit dapat menentukan keselamatan pasien.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan