GUGAH – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat mendorong perubahan perilaku organisasi dan anggotanya agar semakin mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Penegasan itu disampaikan Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, Dian Rahadian, usai membuka Diskusi Panel BPPH MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat bertajuk “Carut Marut Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kepercayaan Publik”, Kamis (1/10/2026).
Menurut Dian, diskusi tersebut menjadi bagian dari rangkaian program Pemuda Pancasila Jawa Barat dalam memperingati hari ulang tahun organisasi yang jatuh pada 28 Oktober.
“Alhamdulillah, hari ini BPPH Pemuda Pancasila Jawa Barat menggelar diskusi publik yang temanya mungkin disesuaikan dengan kondisi hukum kita saat ini,” kata Dian.
Ia mengatakan, forum tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi Pemuda Pancasila dalam memberikan pemikiran mengenai persoalan hukum kepada masyarakat.
Terlebih, anggota Pemuda Pancasila tidak hanya dituntut aktif dalam organisasi, tetapi juga diharapkan mampu memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan hasil diskusi publik ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran tentang hukum kepada masyarakat. Karena hakikatnya, kami selaku ormas, teman-teman selain di BPPH juga harus melakukan pendampingan dan penyuluhan,” ujarnya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan sejumlah unsur penegak hukum dan praktisi hukum, di antaranya Kejaksaan Tinggi, Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, serta pengacara senior dan nasional Dadan.
Kegiatan BPPH itu juga diikuti jajaran BPPH Pemuda Pancasila dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Namun, bagi Dian, pembenahan organisasi tidak berhenti pada kegiatan diskusi. Ia menegaskan Pemuda Pancasila tengah berupaya meninggalkan perilaku lama yang dinilai dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Karena kita menyandang nama Pancasila, tentunya dalam perilaku dan program harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.
Dian menyebut MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat saat ini memiliki sekitar 200 ribu anggota yang telah tercatat. Jumlah tersebut belum termasuk anggota yang masih dalam proses pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Dengan jumlah anggota yang besar, ia berharap berbagai program MPW maupun badan dan lembaga di bawahnya dapat ikut mengurangi keresahan masyarakat terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut.
“Kita berharap melalui program-program yang digagas MPW, BPPH, dan badan lembaga yang lain, kita dapat menurunkan tingkat keresahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap perilaku teman-teman atau anggota ormas,” tuturnya.
Dian bahkan memberikan penegasan keras kepada anggota yang dinilai tidak mampu menjalankan nilai-nilai Pancasila.
“Bagi yang tidak Pancasilais, silakan tinggalkan Pemuda Pancasila. Masih banyak anggota. Kami tidak ingin akibat nila setitik rusak susu sebelanga,” tandasnya.
Ia menambahkan, delapan badan dan lembaga di lingkungan Pemuda Pancasila Jawa Barat terus menjalankan program sesuai bidang masing-masing.
Menurut Dian, sejak dirinya terpilih memimpin MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat pada 2022, badan dan lembaga tersebut terus didorong untuk aktif menjalankan program.
“Memang aktif. Semenjak saya terpilih pada 2022, badan lembaga itu aktif,” katanya.
Ia mencontohkan Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana yang baru menggelar jambore. Kemudian Badan Pengusaha Pemuda Pancasila yang aktif memberikan penyuluhan mengenai dunia usaha.
Sementara Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila, lanjut Dian, diarahkan untuk ikut menjaga iklim investasi dengan mendorong para pekerja menjalankan aktivitasnya sesuai nilai-nilai Pancasila.
“Jadilah buruh pekerja yang Pancasilais. Jadi, semua itu kita lakukan,” pungkasnya. ***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan