PURWAKARTA – Konflik berkepanjangan antara Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta kembali menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Ketegangan yang terus dipertontonkan di ruang publik dinilai tidak hanya mencoreng citra pemerintahan daerah, tetapi juga memperlihatkan krisis kedewasaan politik di tubuh kepemimpinan Purwakarta.
Ketua Eksternal PB Permata, Repaldi Teja Supangkat, menegaskan masyarakat saat ini sudah muak melihat polemik yang terus berulang tanpa ada penyelesaian yang jelas. Menurutnya, rakyat memilih pemimpin untuk bekerja dan menyelesaikan persoalan daerah, bukan justru sibuk mempertontonkan konflik internal yang memalukan.
“Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat biasa, tetapi sudah menjadi tontonan politik yang mencederai kepercayaan masyarakat. Bagaimana mau mengurus rakyat kalau mengurus internal pemerintahan saja terus gagal dan dipenuhi ego politik,” tegas Repaldi, Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai konflik yang terus dipelihara menunjukkan lemahnya komunikasi dan buruknya soliditas di internal pemerintahan daerah. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menghambat jalannya program pembangunan serta mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Purwakarta membutuhkan pemimpin yang mampu bersinergi dan bekerja untuk rakyat, bukan elite yang sibuk saling sindir, membangun pencitraan, lalu melupakan tanggung jawab utamanya sebagai pelayan masyarakat,” katanya.
PB Permata juga menyoroti sikap para elite pemerintahan yang dinilai lebih fokus menjaga kepentingan politik dibanding menunjukkan kerja nyata. Menurut Repaldi, jika konflik terus dipelihara, maka masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
“Kalau setiap hari yang dipertontonkan hanya kegaduhan dan pertikaian politik, wajar jika publik mulai mempertanyakan keseriusan pemimpinnya dalam membangun Purwakarta. Jabatan publik bukan tempat mempertahankan ego pribadi,” ujarnya.
PB Permata mendesak Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta segera menghentikan konflik yang dinilai tidak produktif dan mulai memperbaiki komunikasi internal pemerintahan. Ia menegaskan rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang dewasa, solid, dan benar-benar fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai rakyat menilai pemimpinnya lebih sibuk bertarung demi kepentingan politik dibanding bekerja menyelesaikan persoalan daerah. Itu bukan hanya kegagalan komunikasi, tetapi juga kegagalan moral dalam memimpin,” tutup Repaldi.***
Tinggalkan Balasan