PURWAKARTA – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyampaikan desakan keras kepada Amerika Serikat dan Iran untuk segera membuka akses penuh di Selat Hormuz guna menghindari depresi ekonomi yang lebih dalam.
Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait keamanan maritim pada Senin (27/4/2026), Guterres menekankan pentingnya menjamin jalur pelayaran internasional tetap bebas dari segala bentuk tekanan politik.
“Sekjen Guterres mendesak semua pihak agar membuka Selat Hormuz, kemudian mengizinkan kapal-kapal lewat tanpa pungutan dan tanpa diskriminasi. Biarkan perdagangan pulih dan ekonomi global bernapas,” ujar Dujarric dikutip dari Sputnik Selasa (28/4/2026).
PBB memperingatkan bahwa situasi saat ini telah menempatkan pelayaran komersial sebagai pion dalam ketegangan geopolitik, yang pada akhirnya mengikis hak maritim fundamental dan kebebasan navigasi internasional.
Dujarric menjelaskan bahwa blokade yang terjadi di salah satu jalur urat nadi dunia tersebut telah memicu gangguan rantai pasok global yang paling parah sejak masa pandemi COVID-19 dan konflik Ukraina.
Dampak ini diprediksi tidak hanya menghantam sektor energi, tetapi juga merembet pada ketersediaan pangan di berbagai belahan dunia.
“Gangguan berkepanjangan berisiko memicu darurat pangan global yang menyebabkan jutaan orang, khususnya di Afrika dan Asia Selatan, terancam kelaparan dan kemiskinan,” tutur Dujarric mengutip kekhawatiran Guterres.
Secara faktual, ketegangan ini meningkat tajam sejak Angkatan Laut Amerika Serikat mulai memblokade lalu lintas pelayaran yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz pada 13 April lalu.
Jalur ini merupakan kawasan sangat strategis yang menjadi titik distribusi bagi sekitar 20 persen pasokan minyak mentah, produk minyak, serta gas alam cair (LNG) global. Washington berdalih bahwa langkah tersebut diambil untuk memastikan kapal non-Iran tetap bebas berlayar selama mereka tidak memberikan kontribusi finansial berupa bea atau pungutan kepada Teheran.
“Washington mengatakan semua kapal yang bukan milik Iran bebas berlayar di Selat Hormuz selama mereka tidak membayar bea apapun kepada Teheran,” tulis laporan yang merujuk pada pernyataan resmi Gedung Putih.
Di sisi lain, otoritas Iran hingga saat ini secara resmi belum mengumumkan rencana penerapan pungutan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, meskipun wacana tersebut sempat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan internal mereka.
Blokade yang dipicu oleh kebijakan sepihak ini kini berada di titik yang sangat rawan karena berpotensi memicu eskalasi militer lebih lanjut jika diplomasi internasional gagal mencapai kesepakatan.
PBB berharap semua pihak yang terlibat dapat menahan diri dan kembali mengedepankan hukum laut internasional (UNCLOS) untuk memastikan stabilitas maritim serta mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas akibat terhambatnya arus logistik energi dan pangan dunia.***
Tinggalkan Balasan