MENYIMAK pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, sebagai tanggapan atas berbagai pandangan dan opini yang berkembang di masyarakat, kita patut memberi apresiasi atas sikap yang terbuka dan menghargai setiap aspirasi yang disampaikan.
Sikap yang memandang kritik dan masukan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat adalah langkah yang tepat dan merupakan cerminan dari kesadaran akan kedudukan lembaga sebagai perpanjangan tangan kehendak rakyat. Hal ini menjadi bukti bahwa ruang demokrasi di Kabupaten Purwakarta masih terjaga dan terus hidup.
Namun, di tengah penghargaan tersebut, ada satu hal mendasar yang menjadi perhatian dan memancing banyak pertanyaan. Dalam penjelasan yang panjang dan terperinci itu, kita mendapati bahwa perhatian lebih banyak tertuju pada bagaimana menyikapi pendapat publik, menjelaskan aturan main, mekanisme hukum, serta alasan mengapa langkah-langkah kelembagaan tidak selalu dipublikasikan secara luas.
Padahal, yang paling ditunggu dan sangat diharapkan oleh masyarakat adalah penjelasan, sikap, maupun tanggapan langsung terhadap inti permasalahan yang sedang terjadi, yakni ketidakharmonisan yang nyata antara Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.
Memang tidak dapat disangkal bahwa penjelasan mengenai proses internal, rapat kerja, koordinasi antarunsur, serta kepatuhan terhadap tata tertib lembaga adalah hal yang wajar dan penting untuk diketahui publik.
Hal itu membantu masyarakat memahami bahwa setiap langkah yang diambil tidaklah sembarangan, melainkan melalui prosedur yang ketat dan teratur.
Akan tetapi, kita juga harus menyadari konteks yang sedang berlangsung saat ini. Ada kegaduhan yang nyata, ada ketidakharmonisan yang terbuka, dan dampaknya pun sudah mulai terasa hingga ke jalannya roda pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, perhatian publik bukanlah pada bagaimana cara kerja DPRD, melainkan pada apa yang sedang dilakukan DPRD terhadap masalah besar yang sedang melanda daerahnya.
Masyarakat tidak sedang mempersoalkan apakah prosedur yang dijalankan sudah benar atau belum. Masyarakat lebih membutuhkan kepastian: apa sikap lembaga perwakilan rakyat terhadap konflik tersebut? Langkah konkret apa yang sudah diambil untuk meredam dan menyelesaikannya? Apakah ada upaya untuk memanggil, mempertanyakan, atau mendamaikan kedua belah pihak?
Ketika jawaban yang diberikan lebih banyak berisi penjelasan mengenai “opini”, “asumsi”, atau “narasi tanpa dasar”, namun minim menyentuh persoalan yang sesungguhnya, maka hal ini menimbulkan persepsi yang kurang baik di mata publik. Kesan yang muncul seolah-olah lembaga sedang berusaha menghindari pembahasan pokok atau lebih sibuk membela diri daripada berupaya mengungkap fakta dan mencari jalan keluar terbaik.
Kita tentu mengerti dan sepakat bahwa tidak segala hal dalam proses kelembagaan dapat serta-merta disampaikan ke ruang publik. Ada tahapan, ada waktu, dan ada hal-hal yang memang harus diselesaikan di meja perundingan terlebih dahulu.
Namun, perlu dipahami pula perbedaan yang sangat jelas antara menjaga kerahasiaan proses dengan membiarkan persoalan besar menggantung tanpa kejelasan. Menahan informasi yang belum waktunya disampaikan adalah hal yang bijaksana, namun diam atau tidak memberikan gambaran sedikit pun mengenai penanganan masalah adalah hal yang bisa melahirkan ketidakpercayaan.
Harus kita sadari bersama bahwa kritik dan keprihatinan yang muncul dari masyarakat sejatinya lahir dari rasa cinta dan harapan yang tinggi. Rakyat mengkritik dan mempertanyakan justru karena mereka masih percaya dan berharap agar DPRD hadir menjalankan fungsi pengawasan dan pengendaliannya dengan baik.
Oleh sebab itu, akan jauh lebih meyakinkan dan menenteramkan hati masyarakat jika dalam setiap pernyataan resmi, selain penjelasan mengenai aturan dan mekanisme, juga disertakan gambaran umum: apa yang sedang ditangani, ke arah mana proses ini berjalan, langkah apa yang sudah ditempuh, dan kapan masyarakat bisa mendapatkan kejelasan hasilnya.
Aturan, mekanisme, dan tata cara kerja memang menjadi pondasi yang menjaga agar lembaga berjalan pada jalur yang benar. Namun, pondasi yang kokoh pun akan terasa hampa dan tidak bermakna jika tidak diisi dengan tanggapan yang memuaskan terhadap persoalan nyata yang sedang dihadapi bersama. Penjelasan yang panjang lebar namun tidak menyentuh akar masalah hanya akan memunculkan lebih banyak tanda tanya.
Demokrasi yang sehat dan kuat memang menuntut kedewasaan dari semua pihak. Kedewasaan itu ditunjukkan oleh masyarakat yang mampu mengkritik secara santun dan berdasar, namun kedewasaan itu juga harus ditunjukkan oleh para pemangku jabatan dengan berani menjawab hal-hal yang mendasar, memberikan kepastian informasi, serta berani menyampaikan sikap terhadap persoalan yang ada.
Sebagai penutup, harapan kita bersama adalah agar komunikasi antara DPRD dan masyarakat ke depannya dapat semakin terfokus pada pembahasan substansi, pada penyampaian fakta yang ada, serta pada penjelasan mengenai penanganan masalah yang nyata.
Dengan demikian, kepercayaan publik yang merupakan aset paling berharga bagi lembaga perwakilan rakyat, dapat terus dipelihara, ditingkatkan, dan dijaga keberlangsungannya sebagaimana yang selalu menjadi komitmen bersama.
Maman Mulyana
Penulis adalah Ketua Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Kabupaten Purwakarta.
Tinggalkan Balasan