SUMBA BARAT DAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak lagi sekadar dimaknai sebagai instrumen pemenuhan gizi anak bangsa, melainkan telah menjelma menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang potensial.
Ekonom dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menggarisbawahi bahwa inisiatif berskala masif ini menyimpan daya ungkit yang besar untuk memperkuat urat nadi perekonomian di tingkat akar rumput, asalkan ditopang oleh strategi tata kelola yang adaptif dan sangat efisien.
Optimisme ini menemukan pijakannya pada progres pembangunan infrastruktur pendukung yang bergerak sangat cepat, di mana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau fasilitas dapur MBG tercatat telah menyentuh angka 90 persen dari total target 30 ribu unit.
Kesiapan 27 ribu unit dapur yang tersebar di berbagai pelosok ini mengirimkan sinyal positif yang kuat terhadap masifnya potensi penyerapan tenaga kerja lokal.
“MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah,” kata Riandy dikutip dari laman Inilah.com, Sabtu (9/5/2026).
Meskipun menjanjikan perputaran ekonomi yang bergairah, keberlangsungan jangka panjang dari Program MBG ini sangat bergantung pada kepiawaian pemerintah dalam menyelaraskannya dengan stabilitas fiskal nasional.
Skala program ini memang membutuhkan daya dukung finansial yang luar biasa besar, di mana negara telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun untuk operasional Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2026.
Dengan beban fiskal yang masif tersebut, Riandy memberikan catatan kritis bahwa langkah penyesuaian yang rasional mutlak diperlukan agar postur anggaran negara tidak terbebani secara berlebihan.
Ketimbang menempuh jalan pintas yang tidak populis seperti memangkas jangkauan wilayah atau mereduksi sasaran penerima hanya untuk anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, ia mengusulkan penyesuaian dari sisi frekuensi penyajian.
Solusi moderat ini dinilai jauh lebih taktis untuk mempertahankan kredibilitas anggaran di mata investor dan lembaga pemeringkat.
“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit (Indonesia) terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu,” katanya.
Melalui skema rasionalisasi frekuensi ini, ekosistem ekonomi yang sudah terbentuk dapat terus berputar tanpa harus mengorbankan stabilitas makroekonomi.
Di luar kalkulasi efisiensi atas anggaran ratusan triliun tersebut, aspek esensial yang menuntut pengawalan paling ketat adalah jaminan atas mutu nutrisi bagi target sasaran yang sangat luas.
Berdasarkan Keputusan Kepala BGN RI No. 401.1 Tahun 2025, Program MBG pada tahun 2026 ditargetkan mampu menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, yang mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Mengingat MBG sejatinya merupakan investasi peradaban untuk membentuk SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah tidak mau berkompromi soal kualitas.
Seluruh penyusunan menu wajib mengacu pada standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan asupan gizi makro dan mikro yang seimbang.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa standar AKG ini adalah bentuk perlindungan mutlak bagi penerima manfaat.
“Program MBG tidak disusun berdasarkan perkiraan, melainkan mengacu pada standar gizi nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan,” ujar Hida pada Rabu (21/2/2026) mengutip laman BGN.
Untuk merealisasikan standar gizi yang rigid bagi 82,9 juta jiwa tersebut, BGN memastikan proses pelaksanaannya berada dalam pengawasan ketat, termasuk melalui keterlibatan tenaga ahli gizi dan evaluasi berkala di setiap SPPG.
Menariknya, pemenuhan standar gizi tinggi ini didesain agar tetap luwes merangkul potensi kearifan lokal tanpa mengurangi nilai gizi yang ditetapkan.
Pendekatan ini sengaja diambil agar program tetap adaptif terhadap kondisi demografi dan geografi masing-masing daerah, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.
“Pemanfaatan pangan lokal tetap diperbolehkan sepanjang memenuhi standar gizi yang telah ditentukan, sehingga kualitas menu MBG tetap terjaga di setiap wilayah,” tambah Hida.
Fleksibilitas inilah yang menjembatani tercapainya target gizi nasional dengan kebangkitan ekonomi kerakyatan, meski Riandy dari CSIS tetap mengingatkan bahwa target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan dukungan mesin perekonomian dari sektor strategis lainnya.
Geliat ekonomi kerakyatan yang dipadukan dengan pemenuhan gizi berstandar ketat tersebut nyatanya telah mulai berdenyut secara riil di daerah seperti yang terjadi di Kadiwano, Sumba Barat Daya, NTT.
Kepala SPPG setempat, Edwin Putra Kadege, bersaksi bahwa operasional dapur MBG benar-benar bertransformasi menjadi katalisator yang menghidupkan kembali rantai ekonomi wilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja bagi ibu rumah tangga dan pemberdayaan petani lokal.
Saat ini, fasilitas dapur yang dikomandoinya melayani sekitar 2.000 penerima manfaat dari jenjang TK hingga SMA, yang memicu lonjakan permintaan bahan pangan lokal dalam jumlah fantastis.
“Kebutuhan akan bahan baku menjadi besar. Dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Kami membutuhkan puluhan bahkan ratusan kilogram sayur-sayuran seperti kacang-kacangan, wortel, atau sawi,” katanya, Sabtu (9/5/2026).
Edwin berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan pemberdayaan dengan merangkul pelaku UMKM di sekitar SPPG, sehingga efek berganda dari investasi gizi nasional ini benar-benar membawa kemandirian ekonomi bagi masyarakat setempat.***
Tinggalkan Balasan