JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terpantau melemah sendirian di kawasan Asia pada perdagangan Kamis (21/5/2026).
IHSG terperosok hingga ke level 6.000-an setelah sempat ambles lebih dari 3 persen.
Padahal, mayoritas bursa saham di Asia berada di zona hijau. Indeks Kospi di Korea Selatan memimpin penguatan dengan lonjakan hingga 8,42 persen, disusul Nikkei Jepang yang naik 3,14 persen, dan indeks ASX 200 Australia yang menguat 1,47 persen.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa penyebab pelemahan IHSG kali ini berbeda dengan dinamika sebelumnya yang dipicu oleh sentimen rebalancing indeks MSCI.
Menurut Hasan, perkembangan informasi terakhir terkait kebijakan global maupun domestik berdampak langsung terhadap pergeseran proyeksi dan persepsi investor mengenai kinerja emiten di bursa, baik untuk jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Hasan menjabarkan, salah satu pemicu koreksi IHSG berasal dari sikap para pelaku pasar yang tengah merespons rangkaian kebijakan strategis pemerintah di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo menetapkan kebijakan baru bahwa seluruh penjualan komoditas hasil sumber daya alam Indonesia, mulai dari kelapa sawit (CPO), batu bara, hingga besi fero alloy, wajib disalurkan satu pintu melalui BUMN khusus, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Sentralisasi ini dirancang untuk memberantas praktik kurang bayar faktur dagang (under invoicing), transfer pricing, sekaligus memastikan penyerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE) mengalir optimal ke dalam sistem keuangan domestik.
“Saya kira pasti ya, artinya itu pasti direspons secara jangka pendek,” kata Hasan dikutip dari laman CNBC, Kamis (21/5/2026).
Meski memicu volatilitas jangka pendek, Hasan berharap pemerintah dapat segera memaparkan petunjuk teknis dan penjabaran rinci mengenai skema kebijakan satu pintu tersebut demi memberikan kepastian iklim usaha bagi emiten terkait. Langkah transparansi ini dinilai krusial agar pelaku pasar dapat memetakan arah investasi dengan lebih terukur.
“Berharap tentu pada saatnya apa yang menjadi policy yang digariskan oleh pemerintah nanti akan ada penjelasan dan penjabaran secara lebih rinci termasuk pentahapannya dan kapan implementasinya,” jelas Hasan.
Menurutnya, ketersediaan informasi yang komprehensif dari jajaran regulator dan eksekutif akan menjadi jangkar penahan kepanikan di pasar modal domestik.
“Nah ini juga tentu akan baik sehingga memberikan informasi yang lebih rinci tadi dan memberikan semakin kepastian arah pengembangan ke depan,” tutup Hasan.
Tinggalkan Balasan