GUGAH – Bagi sebagian masyarakat, rapat paripurna DPRD mungkin hanya identik dengan pembahasan angka-angka anggaran. Namun di balik tumpukan dokumen itu, tersimpan arah pembangunan yang akan menentukan bagaimana layanan publik, jalan, sekolah, pertanian, hingga ekonomi warga Garut dijalankan pada tahun mendatang.
Pemerintah Kabupaten Garut mulai menyusun peta pembangunan tersebut melalui penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jumat (17/7/2026).
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, arah pembangunan 2027 mengusung tema “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah”. Tema itu dipilih sebagai upaya memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di berbagai pelosok Kabupaten Garut.
Menurut Syakur, pemerintah daerah ingin menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan dasar hingga penguatan sektor-sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung daerah.
“Kami tetap berinisiatif menyampaikan rancangan KUA dan PPAS TA 2027 sesuai jadwal yang diatur, sehingga pembahasan bersama DPRD dapat dilakukan tepat waktu,” ujarnya.
Pertanian hingga Pariwisata Jadi Mesin Pertumbuhan
Dalam rancangan APBD tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut menempatkan sektor pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai prioritas pembangunan.
Empat sektor itu dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Garut.
Melalui dukungan anggaran yang lebih terarah, pemerintah berharap produktivitas petani dan peternak meningkat, destinasi wisata berkembang, serta pelaku ekonomi kreatif memperoleh ruang yang lebih luas untuk tumbuh.
Di sisi lain, peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Capai Rp4,76 Triliun
Dalam nota pengantar yang disampaikan kepada DPRD, Pemerintah Kabupaten Garut memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 mencapai Rp4,76 triliun.
Angka tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp803,47 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp3,95 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,6 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dirancang mencapai Rp4,86 triliun. Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib, mendukung program prioritas pembangunan, serta membiayai pembangunan infrastruktur dan belanja modal.
Pemerintah juga memproyeksikan defisit anggaran sekitar Rp100 miliar yang akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Pembahasan Dipercepat Agar Program Tidak Terlambat
Syakur menjelaskan, penyampaian KUA-PPAS dilakukan lebih awal agar seluruh tahapan penyusunan APBD dapat berjalan sesuai jadwal, meski perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih dalam proses.
Langkah tersebut dilakukan agar pembahasan bersama DPRD tidak mengalami keterlambatan sehingga pelaksanaan program pembangunan tahun depan dapat dimulai tepat waktu.
Ia menambahkan, penyusunan KUA-PPAS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta diselaraskan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2027.
APBD Bukan Sekadar Angka
Di akhir penyampaiannya, Bupati Garut mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga semangat kolaborasi dalam menyusun APBD 2027. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas perencanaan dan sinergi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, serta masyarakat.
Syakur berharap pembahasan KUA-PPAS dapat menghasilkan APBD yang benar-benar menjawab kebutuhan warga dan menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut.
Sebab pada akhirnya, setiap angka yang tercantum dalam APBD bukan sekadar deretan nominal di atas kertas, melainkan representasi dari harapan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik, ekonomi yang tumbuh, dan pembangunan yang semakin merata.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan