GUGAH – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan sebagai respons atas berbagai perkembangan penegakan hukum yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia-Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (PPMI-KBMI), Daeng Wahidin, mengatakan kalangan buruh mendukung komitmen pemerintah untuk mengusut tuntas berbagai kasus korupsi yang merugikan negara.
“Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan segala bentuk persoalan yang sudah diperlihatkan ke depan publik, yang di media sosial sudah ramai dan viral,” kata Daeng dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut Daeng, sikap tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Koperasi Nasional. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan pentingnya perang terhadap korupsi serta praktik-praktik oligarki yang dinilai menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami dari koalisi besar mendukung penuh Bapak Prabowo Subianto memberantas korupsi, mengusut tuntas kasus-kasus korupsi, dan melawan oligarki, yang bersalah harus dihukum,” ucapnya.
Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menilai keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan sinergi yang kuat antaraparat penegak hukum. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi faktor penting agar proses penegakan hukum berjalan efektif.
“Kami meminta dengan tegas agar TNI, Polri, dan Kejaksaan tetap menjaga soliditas dan kekompakan. Buruh dan rakyat membutuhkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan demi investasi yang sehat dan perlindungan pekerja,” kata Mirah.
Koalisi Buruh juga menyatakan dukungan terhadap upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk menindak praktik pungutan liar (pungli) yang masih ditemukan di sejumlah sektor industri.
Menurut koalisi, praktik korupsi maupun pungli tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi, menurunkan produktivitas, hingga memicu efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Karena itu, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia berharap upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan agar mampu menciptakan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan investor, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja di Indonesia.***
Tinggalkan Balasan