Tata kelola negara hari ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di satu sisi, pemerintah terus menggembar-gemborkan pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci menuju Indonesia Emas. Namun di sisi lain, guru dan dosen—sebagai ujung tombak pembangunan manusia—masih berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dengan alasan keterbatasan anggaran.
Ironisnya, pada waktu dan kesempatan yang berbeda, ada kementerian yang mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun, tetapi justru memperoleh Rp10 triliun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah prioritas pembangunan nasional benar-benar diletakkan pada penguatan kualitas manusia, atau justru pada proyek-proyek yang lebih bersifat simbolik dan politis?
Kondisi ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Nilai tukar rupiah yang melemah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang mengalami tekanan menunjukkan bahwa pengendalian sektor ekonomi belum sepenuhnya berjalan optimal. Di tengah situasi tersebut, negara justru menggelontorkan anggaran raksasa untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) secara masif dan terkesan dipaksakan.
Yang lebih menyentuh nurani, masih ditemukan dua lansia di Jawa Barat yang hidup dalam kondisi kelaparan dan nyaris kehilangan penglihatan akibat keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Fakta seperti ini seharusnya menjadi alarm bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka dan proyek, tetapi juga harus memastikan bahwa kemanusiaan tetap menjadi pusat perhatian.
Persoalan lain muncul dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk Koperasi Desa. Seorang manajer koperasi idealnya dibekali kemampuang administrasi keuangan, pemasaran, analisis risiko, tata kelola organisasi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Namun pendekatan yang dipilih justru bernuansa semi-militer. Padahal, disiplin militer memiliki fungsi utama dalam pertahanan dan keamanan negara, bukan dalam mengelola aktivitas bisnis dan penjualan yang membutuhkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan manajerial.
Pemandangan yang lebih memprihatinkan terlihat di Aceh. Ketika masih ada bangunan sekolah yang rusak dan rumah-rumah warga yang belum sepenuhnya pulih, justru berdiri megah gedung-gedung pendukung program MBG dan Koperasi Desa. Ini memunculkan pertanyaan tentang skala prioritas pembangunan: apakah membangun manusia dan memulihkan kebutuhan dasar masyarakat tidak lebih penting daripada membangun simbol-simbol program pemerintah?
Negara yang kuat tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi dari ketepatan prioritas yang dipilih. Guru dan dosen yang sejahtera akan melahirkan generasi berkualitas. Ekonomi yang stabil akan menciptakan kepercayaan publik. Koperasi yang dikelola secara profesional akan menggerakkan kesejahteraan masyarakat. Dan sekolah serta rumah warga yang layak akan menjadi fondasi peradaban.
Pada akhirnya, kritik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan pengingat bahwa pembangunan harus berpijak pada kebutuhan nyata rakyat. Sebab, pertanyaan yang terus bergema di tengah masyarakat adalah: apakah ini sudah benar cara mengurus negara?
Oleh : Dzikri Abazis Subekti – Penulisan adalah Pengamat Kebijakan Publik
Disclaimer: Artikel ini merupakan opini, bukan karya jurnalistik Gugah.co. Kolom Suara Pinggiran menjadi wadah bagi akademisi, aktivis, dan analis untuk menyuarakan gagasan bebas.
Tinggalkan Balasan