SETIAP tanggal 1 Juni, panggung kehormatan didirikan untuk merayakan peringatan hari lahirnya Pancasila. Pidato tentang nilai-nilai luhur menggema di halaman kantor-kantor pemerintahan, bahkan hingga ke pelosok desa.
Namun, dibalik peringatan itu, tersimpan pertanyaan yang kian membakar dada warga: Di mana letak Pancasila dalam keseharian tata kelola daerah, sementara rakyat justru sedang berjuang melawan kemiskinan dan ketimpangan yang nyata?
Alih-alih fokus pada substansi, ruang publik Purwakarta justru gaduh oleh polemik politik elite dan klaim kerugian fantastis, yang menggeser perhatian dari persoalan hidup masyarakat sehari-hari.
Mari kita simak, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang adalah ujian paling berat bagi birokrasi di Purwakarta. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Purwakarta sedang menghadapi tantangan pembangunan yang tidak ringan.
Seperti, masih ada 76,50 ribu penduduk miskin, dengan garis kemiskinan mencapai Rp483.968 per kapita per bulan. Lalu soal Gini Ratio di angka 0,369 membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan dari 493.598 pekerja, sebagian besar berada di sektor informal yang rentan, minim perlindungan sosial, dan bekerja dengan upah tidak pasti.
Jika anggaran daerah lebih sibuk tersedot pada proyek fisik untuk kepentingan kelompok daripada program pengentasan kemiskinan, maka di situlah nilai keadilan sosial telah dikhianati.
Mari tengok juga soal sila keempat yang menuntut Hikmat Kebijaksanaan yang seharusnya terwujud dalam transparansi. Namun, di tengah polemik politik yang memuakkan, fakta di lapangan menunjukkan kemunduran serius.
Lihat saja partisipasi sekolah tingkat SMP turun dari 17,56% (2023) menjadi 14,43% (2024), dan tingkat SMA/SMK turun menjadi 15,39%. Kualitas pendidikan kita masih sangat bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga, memperlebar jurang kesenjangan jangka panjang.
Soal kesehatan? Ternyata masih terdapat 269 kasus HIV pada 2025 yang didominasi usia produktif yang hingga saat tak pernah ada kabar bagaimana penanganannya Akses kesehatan pun timpang; di pusat kota terdapat 155 tenaga kesehatan, sementara di wilayah pinggiran seperti Sukasari hanya 32 dan Kiarapedes 45 tenaga kesehatan.
Membumikan Pancasila atau Terus Menjadi Penipu Ideologi?
Peringatan 1 Juni tahun ini harus menjadi titik balik. Kepada para pimpinan daerah: Berhentilah memuja jargon di tengah ketimpangan yang kian lebar! Purwakarta menghadapi tekanan penduduk yang diproyeksikan mencapai 1,17 juta jiwa pada 2035, dengan beban aging population di mana setiap 100 warga produktif harus menopang 48 warga nonproduktif.
Jika pimpinan daerah tidak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, merata, dan berbasis pada pelayanan publik yang menyentuh akar rumput, maka seluruh peringatan hari lahir Pancasila hanyalah ritual hampa.
Rakyat Purwakarta tidak butuh drama politik yang berkepanjangan; mereka butuh solusi nyata atas ketimpangan pendidikan, akses kesehatan yang timpang, dan lapangan kerja yang layak.
Karena Pancasila tidak butuh pemuja di atas panggung; Pancasila butuh pembuktian integritas dalam mengelola uang rakyat agar tidak menguap tanpa arti. (TIM REDAKSI)
Tinggalkan Balasan