GUGAH – Perdebatan mengenai prioritas anggaran negara kembali mengemuka setelah pemerintah menyoroti persoalan keterbatasan fiskal yang dinilai berdampak pada belum optimalnya peningkatan kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara.
Pengamat kebijakan publik, Dzikri Abazis Subekti, menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih terbuka terkait arah dan prioritas belanja negara, agar tidak menimbulkan pertanyaan di publik.
Menurutnya, perbandingan antara keterbatasan anggaran untuk sektor pendidikan dengan alokasi pada sektor lain kerap menjadi perhatian masyarakat dalam menilai skala prioritas pemerintah.
“Guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Ketika pemerintah menyampaikan bahwa anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru masih terbatas, sementara di sisi lain terdapat penambahan anggaran pada sektor lain, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan skala prioritas yang digunakan pemerintah,” ujar Dzikri dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).
Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan kebocoran anggaran merupakan langkah penting yang perlu didukung. Namun, transparansi dalam pengelolaan dan penentuan prioritas anggaran tetap menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Kesejahteraan guru seharusnya menjadi prioritas utama karena berhubungan langsung dengan kualitas pendidikan nasional,” katanya.
Dzikri juga mendorong pemerintah untuk menjelaskan secara rinci dasar pertimbangan setiap kebijakan anggaran, termasuk penambahan alokasi pada kementerian tertentu.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar publik dapat memahami arah kebijakan fiskal secara utuh dan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap prioritas pembangunan nasional.
Sebelumnya, pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2026 Selasa (23/6/2026) yang menyinggung adanya kebocoran anggaran negara.
Prabowo juga mengaitkan kebocoran anggaran dengan berbagai persoalan pembangunan, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik. Ia mempertanyakan mengapa peningkatan gaji guru dan pegawai negeri belum maksimal.
“Kenapa gaji guru tidak bisa baik, gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Ya karena uangnya enggak ada. Diambil terus,” kata Prabowo.
Ia menyebut kebocoran anggaran negara mencapai sekitar 150 miliar dollar AS per tahun atau setara Rp 2.500 triliun.
“Rp 2.500 triliun tiap tahun,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan