Politik selalu menyukai kisah-kisah heroik yang indah. Kisah tentang pengabdian, kepedulian, dan perjuangan tanpa pamrih. Begitupula dengan relawan, dalam setiap pemilu dan pilkada relawan ditempatkan sebagai pahlawan demokrasi.
Mereka sibuk memasang baliho saat orang lain tidur, menjaga posko ketika sepi dan hujan turun, meninggalkan anak istri, mengorbankan waktu bersama keluarga, bahkan tidak jarang mengeluarkan uang pribadi demi memenangkan kandidat yang mereka yakini. Dan seringkali uang itu keluar bukan karena mampu melainkan karena menginginkan kemenangan bagi kandidat yang didukung.
Tetapi setelah kemenangan diraih, kehidupan kembali berjalan normal. Tagihan listrik tetap datang. Harga sembako tidak ikut turun karena calon yang didukung menang. Motor yang dikendarai ketika pemilu cicilannya tetap harus dibayar kalau tak ingin ditarik pihak leasing. Dan tahun ajaran baru tetap meminta biaya daftar ulang, uang seragam, dan berbagai kebutuhan pendidikan anak. Di titik itulah romantisme kerelawanan bertemu kenyataan.
Menariknya, berbagai penelitian tentang relawan politik menunjukkan bahwa relawan memang menjadi kekuatan penting dalam memenangkan kontestasi politik. Penelitian Ari Ganjar Herdiansah dari Universitas Padjadjaran bahkan menemukan bahwa posisi relawan politik di Indonesia semakin strategis karena tingkat kepercayaan publik pada partai politik cenderung melemah.
Ketika kepercayaan publik pada partai politik melemah, relawan justru mengisi ruang kosong itu menjelma kendaraan politik yang lebih fleksibel, lebih dekat dengan masyarakat, dan lebih dipercaya. Namun penelitian yang sama juga mengingatkan bahwa relawan dapat mengalami pergeseran fungsi, dari gerakan sukarela menjadi arena yang rawan pragmatisme dan transaksi politik.
Ironinya, di lapangan sering muncul dua jenis relawan. Relawan yang tetap hidup sebagai relawan. Dan relawan yang berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar relawan bahkan konon bisa lebih besar dari partai politik.
Kelompok pertama biasanya kembali ke pekerjaan lama setelah pemilu selesai. Mereka kembali menjadi pengangguran, ibu rumah tangga, petani, pedagang, buruh, guru honorer, atau pekerja biasa. Mereka tetap menghadapi persoalan yang sama seperti sebelum kampanye dimulai.
Kelompok kedua sering terlihat berbeda. Mereka semakin dekat dengan pusat kekuasaan. Namanya semakin sering muncul. Aktivitasnya semakin besar. Jaringannya semakin luas. Pengaruhnya semakin terasa. Tak jarang mereka menguasai sejumlah jabatan, proyek bahkan menjadi penghubung antara penguasa dengan berbagai stakeholder.
Perbedaan nasib yang terlalu mencolok itu tentu mengundang pertanyaan. Apalagi ketika publik melihat sebagian relawan tampil dalam berbagai kegiatan sosial dan terpublikasi luas, sementara sebagian relawan akar rumput masih kebingungan harus meminjam uang untuk membayar biaya sekolah anaknya sendiri.
Pertanyaan yang muncul bukan soal niat baik kegiatan sosial tersebut. Pertanyaannya adalah soal keadilan.
Bukankah mereka dulu berjuang dalam barisan yang sama?
Bukankah mereka mengangkat bendera yang sama?
Bukankah mereka meneriakkan kemenangan yang sama?
Uniknya lagi, penelitian tentang relawan politik di Indonesia menunjukkan bahwa banyak orang menjadi relawan bukan karena motif ekonomi melainkan karena keyakinan terhadap figur pemimpin dan harapan akan perubahan. Faktor idealisme dan kepercayaan terhadap kepemimpinan itulah justru menjadi pendorong utama keterlibatan mereka.
Oleh karena itu, kekecewaan relawan sering kali bukan lahir dari tidak adanya imbalan. Kekecewaan lahir ketika mereka merasa perjuangan kolektif berubah menjadi keuntungan yang hanya dinikmati segelintir orang.
Dalam sejarah politik Indonesia, relawan awalnya dipandang sebagai kekuatan masyarakat sipil yang berdiri di luar struktur kekuasaan. Mereka hadir sebagai koreksi terhadap dominasi elite politik. Namun sejumlah penelitian mencatat bahwa setelah kekuasaan diraih, sebagian relawan justru masuk ke orbit kekuasaan dan sebagian lainnya tetap berada di luar lingkaran tersebut.
Di situlah ironi itu lahir.
Ada relawan yang kini berbicara tentang menyelamatkan pendidikan anak-anak.
Ada relawan yang malam harinya masih menghitung kekurangan biaya pendidikan anaknya sendiri.
Ada relawan yang tampil sebagai wajah kepedulian.
Ada relawan yang diam-diam menunggu tanggal gajian untuk membayar SPP.
Keduanya pernah berdiri di panggung perjuangan yang sama.
Tetapi ketika lampu kemenangan padam, ternyata tidak semua orang pulang dengan nasib yang sama. Dan mungkin itulah pertanyaan yang paling mengganggu dalam politik lokal hari ini:
Bagaimana mungkin ada relawan yang mampu membiayai masa depan banyak anak, sementara sebagian relawan lainnya masih bingung membiayai masa depan anaknya sendiri?
Karena pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang anak yatim, bukan tentang bantuan sosial, dan bukan pula tentang kebaikan. Persoalannya adalah apakah kemenangan politik benar-benar menjadi milik bersama, atau hanya menjadi tangga bagi segelintir orang yang paling dekat dengan puncak kekuasaan.
Oleh Agus Sanusi, M. PSI – Penulis adalah Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik Analitika Purwakarta.
Tinggalkan Balasan