GUGAH – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Badan Kerja Cabang (Bakercab) Kota Bandung kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II pada Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, GMNI menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Mengusung tema “Krisis Keberpihakan Negara dan Tuntutan Pemulihan Kedaulatan Rakyat”, aksi ini menjadi bentuk protes atas berbagai persoalan nasional yang dinilai kian membebani masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya hidup, melemahnya daya beli, mahalnya akses pendidikan, ketidakpastian ekonomi, hingga menyempitnya ruang demokrasi akibat pembungkaman terhadap kritik publik.
Ketua Bakercab GMNI Kota Bandung, Bung Halim Mulia, menilai pemerintah saat ini tengah mengalami krisis orientasi dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurutnya, kepentingan elite politik lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan dasar masyarakat.
“Ketika jutaan rakyat harus berhadapan dengan meroketnya harga kebutuhan pokok, ancaman PHK, dan komersialisasi pendidikan, pemerintah justru sibuk memprioritaskan program yang manfaat sosialnya dipertanyakan. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan krisis keberpihakan. Negara yang demokratis seharusnya menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai indikator utama, bukan sekadar memoles angka statistik ekonomi,” tegas Halim dalam orasinya.
Ia juga menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai semakin mengalami kemunduran. Menurutnya, kritik publik kerap dipersepsikan sebagai ancaman, sementara ruang partisipasi masyarakat semakin dipersempit dan hanya bersifat formalitas.
Dalam aksi tersebut, GMNI Kota Bandung menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, yakni:
- Mengevaluasi dan menghentikan proyek-proyek yang dinilai menghamburkan anggaran, serta mengalihkan alokasi dana ke sektor pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
- Menolak perluasan dwifungsi Polri dan TNI demi menjaga supremasi sipil dan semangat Reformasi 1998.
- Menjamin ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran serta mencegah kelangkaan di tengah masyarakat.
- Mewujudkan pendidikan yang inklusif dengan menghentikan praktik komersialisasi pendidikan yang dinilai memperlebar kesenjangan sosial.
- Mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta meningkatkan daya beli masyarakat.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok melalui pengawasan distribusi pangan dan penindakan tegas terhadap praktik penimbunan komoditas strategis.
Menutup orasinya, Halim menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan historis gerakan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan serta memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia menegaskan, GMNI Kota Bandung akan terus mengonsolidasikan gerakan bersama berbagai elemen masyarakat apabila hak-hak konstitusional rakyat terus diabaikan.
“Aksi ini bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga bentuk komitmen kami untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada rakyat dan berjalan sesuai amanat konstitusi,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan