GUGAH – Siapa yang sebenarnya paling berpengaruh setelah Pilkada usai: partai politik pengusung atau kelompok relawan? Pertanyaan itu dilontarkan aktivis muda Purwakarta, Bagas Pujo Dewadi, yang menilai peta kekuatan politik di Kabupaten Purwakarta mulai bergeser.
Menurut Bagas, relawan yang semula berperan sebagai mesin pemenangan kini justru dinilai semakin dominan dalam berbagai dinamika pemerintahan. Sebaliknya, partai-partai politik pengusung yang mengantarkan kepala daerah meraih kemenangan dinilai semakin kehilangan ruang dan peran di mata publik.
“Yang saya lihat hari ini justru relawan semakin kuat, sementara partai-partai pengusung semakin tidak terlihat. Padahal partailah yang secara konstitusional mengusung calon, menggerakkan mesin politik, dan menjadi pilar utama demokrasi,” ujar Bagas, Rabu (17/6/2026).
Ia mengaku kegelisahan tersebut berangkat dari berbagai percakapan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam pandangan publik, relawan kini tidak lagi diposisikan hanya sebagai pendukung politik saat Pilkada, tetapi dianggap memiliki pengaruh dalam berbagai kebijakan hingga urusan pemerintahan.
“Banyak masyarakat yang menilai relawan telah menjadi pusat pengaruh baru. Bahkan berkembang anggapan bahwa berbagai urusan, termasuk yang berkaitan dengan proyek maupun pengadaan, tidak bisa dilepaskan dari jaringan relawan tertentu,” katanya.
Bagas menegaskan dirinya tidak ingin membenarkan ataupun menyalahkan anggapan tersebut. Namun, menurutnya, persepsi publik yang berkembang luas merupakan sinyal yang harus dijawab melalui keterbukaan pemerintah.
“Kalau persepsi seperti itu muncul di mana-mana, berarti ada realitas politik yang sedang dibaca masyarakat. Ini bukan sekadar rumor yang lahir dari ruang kosong, tetapi fenomena yang patut dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jika pusat pengaruh politik benar-benar bergeser dari partai kepada kelompok informal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya posisi partai politik, melainkan juga kualitas demokrasi itu sendiri.
“Relawan tentu memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Pilkada. Namun relawan bukan institusi demokrasi yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Karena itu, ketika relawan terlihat lebih dominan dibanding partai pengusung, wajar jika publik bertanya siapa yang sebenarnya memegang pengaruh dalam pemerintahan,” katanya.
Bagas menilai demokrasi yang sehat harus bertumpu pada kelembagaan yang kuat, transparan, dan akuntabel, bukan pada jaringan informal yang sulit diawasi publik.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa akses terhadap kekuasaan, kebijakan, bahkan peluang-peluang tertentu lebih ditentukan oleh kedekatan dengan relawan daripada mekanisme resmi yang diatur dalam sistem pemerintahan. Jika persepsi itu terus berkembang, kepercayaan publik terhadap demokrasi bisa ikut tergerus,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Pada akhirnya, publik hanya ingin mendapat jawaban yang jelas. Setelah Pilkada selesai, siapa yang sesungguhnya paling berpengaruh di Purwakarta: relawan atau partai pengusung? Pertanyaan itu layak dijawab dengan transparansi, bukan dibiarkan menjadi teka-teki politik,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan