GUGAH – Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang menagatakan pihaknya akan morotarium pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis dan melakukan langkah efiesiensi anggaran di berbagai daerah.
Ia mengatakan, BGN dibawah kepemimpinannya akan fokus pada dapur yang sudah beroperasi saja.
“Sekarang sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” ujar Nanik saat konferensi pers pada Kamis (4/6/2026).
Kebutuhan dapur MBG kata Nanik tidak bisa disamaratakan di setiap daerah. BGN akan menghitung ulang kebutuhan riil berdasar kepada jumlah penerima manfaat.
“Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium,” ujarnya.
BGN akan membuka kembali pembangunan dapur baru apabila hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kebutuhan tambahan SPPG di suatu daerah.
Nanik menilai pembangunan dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di kawasan aglomerasi. Sementara itu, banyak wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang belum terlayani secara optimal.
Karena itu, BGN mengalihkan fokus perluasan program ke daerah-daerah 3T sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jujur sekarang (SPPG) yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh, jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ujar Nanik.
Meski telah menetapkan moratorium, BGN belum menentukan batas waktu penghentian sementara pembangunan dapur baru tersebut. Nanik hanya memastikan kebijakan itu akan berlangsung hingga proses penataan selesai dilakukan.
Ia menegaskan moratorium tidak bertujuan meratakan jumlah dapur di setiap daerah, melainkan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan manfaat program MBG secara merata.
“Pokoknya intinya pemerataan dalam arti bukan pemerataan dapurnya, tapi pemerataan semua anak-anak harus dapat. Kalau banyak dapur kan tidak efisien,” ujar Nanik.
Untuk mempercepat pemetaan kebutuhan, BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).
Selain menata persebaran dapur MBG, BGN juga berupaya menekan penggunaan anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat program.
Nanik mengatakan, meski anggaran MBG telah dipangkas menjadi Rp268 triliun, BGN masih mencari berbagai peluang efisiensi. Salah satunya dengan meningkatkan standar operasional dapur yang sudah berjalan.
BGN juga akan memperbaiki sistem pengelolaan SPPG, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta melakukan evaluasi terhadap dapur yang tidak memenuhi standar.
“Bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend,” ujar Nanik.
Ke depan, BGN juga menyiapkan sejumlah skema alternatif untuk memperluas pelaksanaan program MBG di wilayah 3T tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN secara berlebihan.***
Tinggalkan Balasan