PURWAKARTA – Sebuah rekaman video pendek yang memperlihatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sedang berjoget dan bersuka ria usai mengikuti rangkaian kegiatan Kirab Mahkota Binokasih, di Bandung mendadak menjadi perbincangan hangat di ruang publik maupun media sosial.
Dalam video yang beredar, sejumlah pejabat tampak larut dalam suasana hiburan dan kebersamaan. Momen tersebut melibatkan beberapa pejabat di lingkungan Pemda Purwakarta, di antaranya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nina Herlina, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tin Sumartini, Kepala Dinas Pendidikan Sadiyah, Sekretaris Bappeda Erlitasari Kusuma Wardani dan Sekda Purwakarta, Sri Jaya Midan.
Menanggapi hal tersebut, aktivis pada Lembaga Kajian Kebijakan Publik Analitika Purwakarta, Rizky Widya Tama, menilai polemik yang muncul bukan semata-mata soal pejabat berjoget atau menikmati hiburan, melainkan soal sensitivitas sosial di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
“Secara manusiawi tentu pejabat boleh bergembira dan menikmati kegiatan budaya. Tidak ada larangan untuk itu. Tetapi pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepekaan sosial, karena setiap gestur mereka akan dibaca masyarakat sebagai representasi sikap pemerintah,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Menurut Rizky, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak ringan. Kenaikan nilai tukar dollar turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan hidup, sementara daya beli masyarakat di lapangan belum sepenuhnya pulih.
“Hari ini masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi yang nyata. Dollar naik, harga kebutuhan pokok meningkat, biaya hidup makin terasa berat, sementara banyak warga masih kesulitan mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi seperti itu, publik tentu berharap para pejabat menunjukkan empati dan sensitivitas sosial,” katanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama dalam polemik tersebut bukan mengenai hiburan atau budaya, melainkan soal momentum dan rasa keberpihakan terhadap kondisi rakyat.
“Rakyat sebenarnya tidak anti pejabat bergembira. Yang diharapkan masyarakat adalah adanya keseimbangan antara seremoni dengan kesungguhan dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Empati itu penting karena citra pemimpin dibangun bukan hanya lewat pidato, tetapi juga lewat sikap dan kepekaan,” tambahnya.
Rizky juga mengingatkan bahwa di era media sosial, setiap aktivitas pejabat sangat mudah menjadi perhatian publik dan membentuk persepsi masyarakat secara luas.
“Hal-hal yang mungkin dianggap biasa di internal pemerintahan bisa dipersepsikan berbeda oleh masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu pejabat harus lebih hati-hati menjaga sensitivitas di ruang publik,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengajak masyarakat untuk tetap melihat persoalan tersebut secara proporsional dan tidak membangun kebencian personal terhadap individu pejabat.
“Ini seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Bahwa pemimpin yang baik bukan hanya hadir dalam seremoni budaya, tetapi juga mampu menghadirkan rasa dekat, empati, dan keberpihakan terhadap kondisi rakyat,” ujarnya.
Di sisi lain, Desi, salah satu warga Kabupaten Purwakarta, mengungkapkan pendapatnya dengan nada yang menyiratkan harapan besar, bukan sekadar kecaman semata.
“Masyarakat di sini masih banyak yang sibuk memikirkan agar dapur tetap bisa ngebul, memikirkan jalan yang rusak, dan kesulitan mencari nafkah. Namun di sisi lain, kita melihat para pemimpin dan pejabat justru tampak begitu santai dan larut dalam euforia hiburan. Rasanya ada jarak yang cukup terasa antara apa yang kami rasakan dengan apa yang mereka nikmati,” kata Desi.
Pandangan yang berkembang di masyarakat ini sesungguhnya adalah cermin jujur dari hati nurani rakyat. Bukan berarti masyarakat melarang atau melarang pejabat untuk bergembira dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya, melainkan lebih kepada harapan agar kepekaan dan rasa senasib sepenanggungan tetap menjadi pegangan utama.
Rakyat tentu menginginkan pemimpin yang berbudaya, ramah, dan manusiawi, namun yang paling dinantikan adalah pemimpin yang hatinya tetap berada di tengah kesulitan rakyat, yang bahagianya terasa sederajat dengan kebahagiaan yang dirasakan masyarakatnya.
Ada harapan luhur agar setiap kebahagiaan yang dirasakan para pejabat senantiasa beriringan dengan langkah nyata untuk meringankan beban dan kesulitan yang masih dirasakan oleh warga Purwakarta.
Kehadiran pejabat dalam setiap kegiatan adat dan budaya adalah hal yang patut diapresiasi sebagai wujud dukungan terhadap pelestarian warisan leluhur. Namun demikian, citra dan kewibawaan pemimpin sesungguhnya dibangun dari keselarasan antara kegembiraan dalam acara seremonial dengan kesungguhan hati dalam mengatasi kesulitan rakyat di sepanjang tahun.***
Tinggalkan Balasan