JAKARTA – Di tengah kecemasan publik melihat angka utang negara yang kian “gemuk”, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru tampil santai, bahkan merasa pemerintah layak mendapatkan apresiasi lebih. Saat nominal utang Indonesia resmi menembus angka Rp9.920,42 triliun per Maret 2026, Purbaya menegaskan bahwa kondisi ini bukan alasan untuk panik, melainkan prestasi dalam kehati-hatian.
Bagi sebagian orang, angka Rp10.000 triliun mungkin terlihat mengerikan, namun di mata Kemenkeu, itu hanyalah angka. Purbaya berdalih bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang “hanya” di level 40,75 persen masih jauh dari batas “lampu merah” 60 persen yang ditetapkan undang-undang.
Guna memperkuat argumennya, Menkeu menggunakan jurus perbandingan klasik dengan negara tetangga. Jika kita merasa terbebani, Purbaya mengingatkan untuk melirik Singapura yang rasionya mencapai 180 persen, atau Malaysia dan Thailand yang sudah melampaui 60 persen.
“Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang,” ujar Purbaya dalam media briefing di Kemenkeu, Senin (11/5/2026). Seolah ingin mengatakan: kalau tetangga saja bisa utang lebih banyak tanpa pusing, kenapa kita harus repot?
Hal yang paling menggelitik dari pernyataan Purbaya kali ini adalah “curhat” sang menteri mengenai minimnya apresiasi dari masyarakat maupun media. Ia menyayangkan fokus publik yang selalu tertuju pada sisi negatif kenaikan nominal utang, tanpa melihat kapasitas fiskal yang diklaim masih tangguh.
“Harusnya Anda puji-puji kita. Cuma enggak pernah, kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?” seloroh Purbaya.
Kalimat ini seolah menjadi tantangan bagi para pengamat ekonomi: alih-alih mengkritik tagihan yang membengkak, mungkin sudah saatnya masyarakat mulai mengirimkan karangan bunga tanda terima kasih atas kemahiran pemerintah dalam menambah pinjaman.
Meski minta dipuji, data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) tetap menunjukkan pendakian yang nyata. Dalam kurun waktu tiga bulan saja (Desember 2025 ke Maret 2026), utang pemerintah meroket Rp282,52 triliun.
Mayoritas “tabungan masa depan” ini berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun. Pemerintah berjanji akan tetap “hati-hati dan terukur” dalam mengelola utang ini, sembari terus memperluas basis investor agar tidak terlalu bergantung pada dolar AS.
Kini, pertanyaannya tinggal satu: apakah publik sudah siap memberikan “puji-pujian” seperti yang diharapkan Menkeu, atau justru makin rajin mengecek kalkulator utang per kapita?
Data Puncak Gunung Utang (Maret 2026):
-
Total Utang: Rp9.920,42 Triliun
-
Komposisi SBN: 87,22% (Rp8.652,89 T)
-
Komposisi Pinjaman: 12,78% (Rp1.267,52 T)
-
Target Rasio: Di bawah 60% PDB (Status saat ini: 40,75%)
***
Tinggalkan Balasan