BANDUNG – Sebuah dikotomi menarik muncul di tengah hiruk-pikuk persiapan pernikahan di Jawa Barat. Di satu sisi, ada seruan moral untuk kembali ke kesederhanaan demi ketahanan finansial keluarga. Di sisi lain, deretan angka menunjukkan bahwa pesta pernikahan adalah mesin penggerak ekonomi yang masif bagi negara.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan kritik pedas terhadap budaya “paksakan diri” dalam menggelar pesta pernikahan. Mengutip laporan Liputan 6, Pemerintah Provinsi Jabar kini tengah menggodok surat edaran yang akan mengatur izin keramaian pesta pernikahan berdasarkan kemampuan finansial penyelenggaranya.
Dedi menyoroti fenomena miris di mana orang tua nekat menjual sawah hingga terjerat pinjaman online (pinjol) demi resepsi mewah. Baginya, kebahagiaan setelah pernikahan jauh lebih krusial daripada euforia satu hari.
“Saya sampaikan, lebih baik tidak membuat pesta jika kemampuan terbatas. Prinsip hidup itu lebih baik jadi raja selamanya daripada raja sehari, tapi sengsara selamanya,” tegas Dedi melalui pernyataan di media sosialnya.
Ia menyarankan pasangan muda untuk mengalihkan dana pesta menjadi modal usaha atau DP rumah. Bahkan, Dedi meminta aparat desa dan kecamatan untuk lebih selektif memberikan izin keramaian dengan melihat sumber dana kegiatan tersebut. Jika modalnya hasil utang, saran terbaik adalah “pindah haluan” ke KUA.
Namun, di balik imbauan efisiensi tersebut, data berbicara lain mengenai dampak ekonomi dari sebuah perayaan. Mengutip laporan dari Tribun, industri penyelenggaraan acara (event) merupakan salah satu “pahlawan” ekonomi yang menunjukkan pemulihan luar biasa pasca-pandemi.
Berdasarkan laporan Statistik Industri Event Indonesia oleh ZipDo pada Februari 2026, nilai industri event nasional menyentuh angka fantastis: Rp120 triliun. Menariknya, segmen pernikahan (wedding) menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang sekitar 35 persen atau setara Rp42 triliun bagi ekosistem ekonomi kreatif.
Seiring pulihnya industri, preferensi konsumen kini bergeser ke arah yang lebih “dingin” dan eksklusif. Alih-alih menyewa ballroom berkapasitas ribuan orang, pasar kini lebih meminati konsep intimate wedding.
Andhika, Digital Marketing Manager Arena Group, menyebutkan bahwa penyelenggara acara kini lebih mencari venue berkapasitas 200 hingga 400 tamu yang mampu menawarkan pengalaman personal dan estetika kuat untuk kebutuhan konten media sosial.
“Kami melihat pergeseran selera. Konsumen mencari pengalaman yang eksklusif, fleksibel, dan intimate,” jelas Andhika. Hal ini membuktikan bahwa meskipun jumlah tamu mungkin menyusut, kualitas dan perputaran ekonomi di dalamnya tetap tinggi dan bergerak ke arah yang lebih modern.
Dinamika ini menunjukkan dua wajah realitas: kebutuhan akan perlindungan finansial bagi masyarakat kelas bawah agar tidak terjebak utang, serta pentingnya industri event dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah Dedi Mulyadi dengan surat edarannya bukan bermaksud mematikan industri, melainkan sebuah pengingat bahwa “gengsi” tidak boleh membunuh masa depan. Sementara bagi mereka yang mampu, industri event siap menyambut dengan inovasi yang lebih berkelas tanpa harus mengorbankan esensi kesakralan.***
Tinggalkan Balasan