GUGAH – Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Garut, KH. Atjeng Abdul Wahid, mengingatkan bahwa jabatan dalam Nahdlatul Ulama bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah pengabdian yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, masyarakat, dan bangsa. Pesan itu disampaikan dalam mauidzah hasanah pada pelantikan dan musyawarah kerja MWCNU Sukaresmi masa khidmat 2026–2031 di Pondok Pesantren Farohan, Desa Cintadamai, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut.
Ia menyampaikan penghargaan kepada para pengurus yang telah mengabdikan diri pada periode sebelumnya, sekaligus mengajak kepengurusan baru meneruskan perjuangan dalam berbagai bidang keagamaan, kebangsaan, dan sosial kemasyarakatan. “Kepada para pengurus MWCNU yang telah mengkhidmatkan diri di periode sebelumnya, mudah-mudahan jadi syahadah untuk mempertanggungjawabkan sebagai kader penerus di berbagai harokah keagamaan, kebangsaan, dan berbagai program di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Menurut KH. Atjeng, pengabdian organisasi harus dipahami sebagai bagian dari perjalanan hidup yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ia mengingatkan bahwa setiap amanah memiliki konsekuensi moral, sehingga pengurus NU perlu menjalankan tugas dengan kesungguhan, keikhlasan, dan orientasi pada kemaslahatan umat.
Ia juga menjelaskan makna taujihat yang sebelumnya disampaikan Rais Syuriyah PCNU Garut, KH. Rd. Amin Muhyiddin M. Menurutnya, taujihat berasal dari bahasa Arab yang bermakna pengarahan atau upaya mengarahkan seseorang agar tetap berada pada jalan yang benar, tidak kehilangan orientasi dalam menjalani kehidupan maupun mengemban amanah organisasi.
Dalam kesempatan tersebut, KH. Atjeng turut menegaskan pentingnya prinsip *al-haqqu bila nizham*—kebenaran yang tidak terorganisasi dengan baik dapat kehilangan daya dan efektivitasnya. Prinsip ini menjadi pengingat bahwa nilai-nilai kebenaran perlu diperjuangkan melalui organisasi yang tertata, kader yang berintegritas, program yang jelas, serta gerakan yang berkelanjutan.
Pesan itu dinilai relevan dengan perkembangan MWCNU Sukaresmi yang telah memperkuat struktur organisasi melalui pembentukan dan pelantikan tujuh Pengurus Ranting NU secara bersamaan. Langkah berikutnya ialah memastikan struktur tersebut benar-benar aktif, mampu menggerakkan warga Nahdliyin, dan menghadirkan program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
KH. Atjeng juga menekankan agar pengurus MWCNU Sukaresmi memperhatikan pandangan Rais Syuriyah PCNU Garut mengenai sistem pendidikan dan keberlangsungan praktik keagamaan peserta didik. Ia mendorong NU mengambil peran melalui kajian, komunikasi, dan kritik konstruktif agar penyelenggaraan pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga memberi ruang yang memadai bagi pembentukan karakter dan pelaksanaan ibadah.
Sorotan terhadap jadwal sekolah, kesempatan menunaikan salat, ketersediaan fasilitas ibadah, serta ruang belajar agama menjadi bahan evaluasi yang perlu ditindaklanjuti secara proporsional. Menurut kerangka pemikiran tersebut, NU dapat menyampaikan masukan kepada pemerintah dan penyelenggara pendidikan dengan bertumpu pada nilai keagamaan, data lapangan, dan kepentingan terbaik bagi peserta didik.
Peran tersebut sekaligus menegaskan posisi NU sebagai mitra pemerintah yang konstruktif. NU dapat mendukung program yang membawa kemaslahatan, menyampaikan kritik ketika terdapat persoalan, dan menawarkan solusi melalui dialog serta kerja sama tanpa kehilangan independensi moralnya sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Menjelang peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026, KH. Atjeng juga mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali ingatan kolektif mengenai perjuangan ulama dan santri dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong mobilisasi umat untuk mempertahankan kemerdekaan setelah Indonesia memproklamasikannya.
Keteladanan Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, memperlihatkan bahwa perjuangan ulama tidak berhenti pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga menyentuh tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Warisan perjuangan tersebut perlu diteruskan oleh kader NU masa kini melalui pendidikan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, penguatan persatuan, dan kepedulian terhadap persoalan bangsa.
Dalam tradisi pesantren, kesinambungan perjuangan itu juga tercermin melalui sanad keilmuan, yakni mata rantai transmisi ilmu dari guru kepada murid yang menjaga keterhubungan antara generasi ulama. KH. Hasyim Asy’ari sendiri menimba ilmu dari sejumlah ulama besar, termasuk Syekh Mahfudz at-Tarmasi di Makkah, sementara Syekh Muhammad Kholil Bangkalan—yang dikenal sebagai Mbah Kholil—merupakan salah satu ulama berpengaruh dalam jaringan keilmuan pesantren Nusantara dan dikenal memiliki hubungan keilmuan dengan KH. Hasyim Asy’ari.
Sanad tidak hanya dimaknai sebagai hubungan intelektual, tetapi juga sebagai pewarisan adab, keteladanan, dan tanggung jawab dalam menyampaikan ilmu. Dalam kehidupan organisasi, nilai tersebut dapat diterapkan dengan menghormati para pendahulu, menjaga akhlak dalam berkhidmah, memperkuat solidaritas, serta memastikan bahwa perjuangan para ulama diteruskan melalui kerja nyata yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Di tingkat lokal, MWCNU Sukaresmi memiliki sejumlah potensi untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam program konkret. Selain menyusun agenda pendidikan, dakwah, kaderisasi, dan pemberdayaan ekonomi, MWCNU Sukaresmi telah memiliki ambulans yang memberikan layanan kesehatan dan kemanusiaan selama 24 jam, sementara pengembangan klinik juga menjadi salah satu harapan untuk memperluas akses layanan bagi masyarakat.
Pada sektor ekonomi, gagasan pengembangan usaha produktif, termasuk produksi kopi, dapat menjadi peluang untuk membangun kemandirian organisasi dan memberdayakan warga Nahdliyin. Potensi keuangan organisasi yang berasal dari kontribusi jamaah dan donatur juga perlu dikelola secara transparan serta akuntabel agar dapat menopang program yang berkelanjutan dan memberi manfaat luas.
KH. Atjeng berharap seluruh badan otonom NU, mulai dari Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Pergunu, IPNU, hingga IPPNU, mampu bergerak aktif sesuai bidang dan karakter masing-masing. Ia menginginkan NU semakin terlihat kiprahnya di berbagai lini kehidupan Kabupaten Garut, bukan hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga lewat pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, kepedulian sosial, dan penguatan kebangsaan.
Melalui pelantikan dan musyawarah kerja ini, pengurus MWCNU Sukaresmi diharapkan mampu menyatukan sanad perjuangan ulama dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Semangat khidmah perlu diwujudkan dalam organisasi yang tertib, kader yang bergerak, kritik yang membangun, serta program yang menghadirkan manfaat nyata bagi umat dan bangsa.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan