GUGAH – Upaya mempertemukan keluarga Salsabila Rizkia dengan manajemen RSUD dr. Slamet Garut belum menghasilkan kesepakatan setelah audiensi digelar di Kabupaten Garut, Jumat (2/10/2026).
Pertemuan yang difasilitasi Komisi IV DPRD Kabupaten Garut itu mempertemukan keluarga Salsabila, Pemuda Merah Putih, pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan, serta unsur terkait untuk membahas keluhan keluarga mengenai kondisi Salsabila setelah menjalani perawatan pada 2024.
Persoalan tersebut bermula dari perawatan Salsabila di ruang Perinatologi RSUD dr. Slamet Garut selama kurang lebih 48 hari, termasuk penggunaan alat bantu pernapasan.
Keluarga kemudian mengaku menemukan perubahan pada bagian hidung Salsabila setelah diperbolehkan pulang dan menduga kondisi tersebut berkaitan dengan penggunaan alat medis selama perawatan.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan sebagai malapraktik atau kelalaian medis.
Penyebab perubahan kondisi Salsabila masih membutuhkan pembuktian melalui rekam medis, pemeriksaan tenaga medis, keterangan pihak rumah sakit, serta mekanisme pemeriksaan yang berwenang.
Dalam audiensi tersebut, Direktur RSUD dr. Slamet Garut Inge Andriani Heriawan, hadir bersama jajaran rumah sakit, termasuk bagian humas dan penanganan pengaduan.
Pihak rumah sakit menyampaikan komitmen untuk memberikan perhatian terhadap kondisi Salsabila dan membahas kemungkinan penanganan medis lanjutan apabila secara medis tindakan tersebut memang diperlukan.
Salah satu opsi yang dibicarakan ialah tindakan operasi perbaikan terhadap kondisi hidung Salsabila.
Namun, komitmen penanganan medis tersebut belum sekaligus menyelesaikan tuntutan keluarga terkait pertanggungjawaban dan kerugian material yang mereka klaim telah ditanggung selama hampir tiga tahun.
Keluarga Salsabila menyampaikan dua tuntutan utama dalam forum tersebut.
Pertama, mereka meminta adanya pertanggungjawaban berupa tindakan operasi perbaikan apabila dinyatakan layak dan diperlukan secara medis, sedangkan tuntutan kedua berkaitan dengan restitusi atas biaya yang menurut keluarga telah dikeluarkan untuk pengobatan, pemeriksaan, transportasi, serta kebutuhan kesehatan lainnya.
Mita, orang tua Salsabila, menegaskan keluarga belum dapat menyatakan sepakat sebelum dua persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
Ia menyebut beban keluarga tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan anak, tetapi juga biaya yang harus mereka keluarkan selama menjalani rangkaian pengobatan.
“Sebelum kedua hal tersebut disetujui, kami tidak akan sepakat. Karena selain daripada kesehatan, restitusi itu penting bagi kami,” ujar Mita.
Menurut Mita, keluarga bahkan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan pengobatan dan pemeriksaan Salsabila.
Ia menggambarkan besarnya biaya transportasi ketika membawa anaknya menjalani pemeriksaan ke Bandung.
“Selama tiga tahun ini kami sampai ngutang untuk berobat. Sekali berangkat ambulans saja, untuk ambulans saja kami memerlukan uang Rp400 ribu ke Bandung,” ungkapnya.
Keluarga juga meminta adanya transparansi terhadap rekam medis serta pemeriksaan yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai apa yang terjadi selama Salsabila menjalani perawatan.
Pendamping keluarga mendorong agar penelusuran fakta dilakukan secara objektif dan, bila diperlukan, melibatkan pihak yang memiliki kompetensi serta independensi.
Di tengah tuntutan tersebut, Pemuda Merah Putih menyatakan audiensi belum memberikan jalan keluar yang diharapkan keluarga.
Aceng Lukman selaku penanggung jawab organisasi mengatakan pihaknya menyiapkan langkah hukum apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami akan lanjut kepada tahap LP atau laporan polisi karena audiensi ini tidak berakhir dengan kesepakatan,” ujar Aceng Lukman.
Aceng menilai hampir tiga tahun merupakan rentang waktu yang panjang bagi keluarga untuk menunggu kepastian.
Ia mempertanyakan mengapa penyelesaian persoalan tersebut tidak dilakukan sejak awal dan mengapa tuntutan mengenai kerugian material masih belum menemukan titik temu.
“Hampir tiga tahun itu bukan waktu yang singkat untuk pelayanan. Kenapa tidak dari dulu? Untuk tanggung jawab kenapa tidak dari dulu?” katanya.
Ia juga mempertanyakan keberatan terhadap permintaan restitusi yang diajukan keluarga. “Ketika berbicara restitusi, kenapa keberatan?” tambah Aceng.
Selain rencana membawa persoalan ke kepolisian, Pemuda Merah Putih menyampaikan tuntutan pertanggungjawaban institusional terhadap manajemen RSUD dr. Slamet Garut.
Aceng bahkan menyuarakan agar direktur rumah sakit mempertimbangkan pengunduran diri apabila persoalan tersebut terus berlarut tanpa penyelesaian yang dinilai jelas oleh keluarga dan pendamping.
Tuntutan tersebut merupakan sikap Pemuda Merah Putih dalam audiensi dan bukan kesimpulan bahwa pihak rumah sakit telah terbukti melakukan kesalahan medis.
Status dugaan malapraktik sendiri masih memerlukan pembuktian berdasarkan data dan pemeriksaan yang sah.
Sementara itu, F. Boy yang hadir mewakili unsur koordinator Pemuda Merah Putih menilai perhatian media dan aktivis turut membuka kembali ruang pembahasan kasus Salsabila.
Menurut dia, sorotan publik membuat persoalan yang telah berlangsung cukup lama kembali memperoleh perhatian dari berbagai pihak.
“Kasus ini terungkap kembali. Kalau bukan karena teman-teman media dan para aktivis, mungkin tidak akan ada solusi ataupun tanggung jawab dari pihak rumah sakit,” tegas F. Boy.
F. Boy berharap proses lanjutan tidak berhenti pada pertemuan antar-pihak, tetapi menghasilkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keluarga membutuhkan kejelasan mengenai kondisi medis Salsabila sekaligus kepastian mengenai bentuk penyelesaian apabila nantinya ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian.
Dari unsur legislatif, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Garut Asep Rahmat, menyatakan pihaknya siap membantu memfasilitasi persoalan tersebut.
DPRD, kata dia, dapat membuka ruang komunikasi antara keluarga dan pihak rumah sakit agar persoalan yang belum menemukan titik temu dapat kembali dibahas.
“Saya akan membantu menekan pihak RSUD jika tidak bertanggung jawab atas permintaan keluarga pasien atau keluarga korban atas dugaan malapraktik,” ujar Asep Rahmat.
Meski demikian, Asep menegaskan posisi DPRD dalam perkara tersebut adalah membantu memfasilitasi komunikasi dan kemungkinan tercapainya kesepakatan.
“Kami hanya bisa memfasilitasi kesepakatan kedua belah pihak, namun tetap kembali kepada kesepakatan dari pihak keluarga,” katanya.
Hingga audiensi berakhir, keluarga Salsabila dan pihak RSUD dr. Slamet Garut belum mencapai kesepakatan akhir.
Pihak keluarga tetap meminta kepastian mengenai penanganan medis dan restitusi, sedangkan rumah sakit menyampaikan komitmen untuk memberikan penanganan sesuai kebutuhan medis.
Pemuda Merah Putih kemudian menyatakan akan mempersiapkan langkah berikutnya melalui jalur hukum, termasuk rencana membuat laporan polisi.
Langkah tersebut menjadi babak baru dalam persoalan yang menurut keluarga telah mereka tunggu selama hampir tiga tahun.
Perkara ini selanjutnya akan sangat bergantung pada pembuktian medis dan proses hukum yang ditempuh para pihak.
Sampai terdapat hasil pemeriksaan atau putusan dari lembaga yang berwenang, dugaan malapraktik terhadap Salsabila tetap harus ditempatkan sebagai dugaan, bukan fakta yang telah terbukti.
Bagi keluarga, yang mereka cari bukan hanya penyelesaian administratif, melainkan penjelasan mengenai kondisi Salsabila dan kepastian atas tuntutan yang telah disampaikan.
Sementara bagi rumah sakit, proses penanganan dan pembuktian menjadi bagian penting untuk menjelaskan persoalan tersebut secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan