GUGAH – Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI) untuk memperkuat kualifikasi akademis serta kesiapan para calon ahli hukum.
Sinergi kelembagaan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dirangkaikan langsung dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fakultas Hukum UMT di Aula Jenderal Sudirman UMT, Tangerang, Kamis (1/10/2026).
Selain penandatanganan, acara dilanjutkan dengan diskusi bertajuk “Strategi Penguatan Keterangan DPR dalam Persidangan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi”.
Kepala BK DPR RI, Bayu Dwi Anggono, mengatakan bahwa dirinya optimistis kolaborasi ini akan membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Menurutnya, kemitraan ini menjadi fondasi awal untuk melahirkan talenta-talenta hukum berkualitas yang siap bersaing secara profesional.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat mendorong lahirnya tenaga ahli di bidang hukum yang kompeten, khususnya dari lulusan Fakultas Hukum UMT,” ujar Bayu.
Sementara itu, Rektor UMT, Warsito, menilai ruang kemitraan dengan institusi tinggi negara seperti BK DPR RI sangat penting dalam menjembatani dunia akademik dengan praktik legislasi nasional.
Warsito berharap lulusan UMT kelak tak hanya menguasai teori di bangku kuliah, tetapi juga mendapatkan jalur dan peluang nyata untuk berkontribusi langsung di lembaga negara.
“Ke depan, kami berharap lulusan Fakultas Hukum UMT tidak hanya unggul secara akademis dan profesional, tetapi juga berkesempatan menjadi bagian dari Badan Keahlian DPR RI demi memperkuat bidang keahlian hukum dan legislasi nasional,” pungkas Warsito. ***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan