GUGAH.CO — Pelayanan Puskesmas Banjarwangi, Kabupaten Garut, menjadi sorotan setelah keluarga seorang pasien mengaku harus menunggu sekitar dua jam tanpa memperoleh kepastian penanganan sebelum akhirnya diarahkan mencari fasilitas kesehatan lain.
Pasien tersebut adalah Muhamad Hadzik, putra Muhamad Dziki Fahmi, warga Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi. Berdasarkan keterangan yang diterima Gugah.co, Hadzik berada di Puskesmas Banjarwangi sejak sekitar pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.
Bagi keluarga, persoalannya bukan semata lamanya waktu menunggu. Yang mereka pertanyakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan petugas selama dua jam tersebut. Apakah pasien telah menjalani pemeriksaan awal, dilakukan triase, mendapat tindakan medis, atau justru belum memperoleh pelayanan sebelum akhirnya diminta mencari fasilitas kesehatan lain.
Jika kronologi itu benar, publik berhak mengetahui tahapan pelayanan yang dijalankan sejak pasien tiba. Dalam pelayanan kesehatan, keterbatasan ruang atau fasilitas dapat terjadi. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta menjawab apakah pasien telah dinilai kondisinya sesuai prosedur sebelum keputusan untuk merujuk atau mengarahkan ke fasilitas lain diambil.
Pertanyaan mendasarnya sederhana, tetapi penting: apa yang terjadi selama dua jam itu?
Kapan pasien pertama kali diperiksa? Siapa yang menangani? Tindakan apa yang diberikan? Atas dasar apa pasien diarahkan ke fasilitas kesehatan lain? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi kunci untuk menilai apakah pelayanan telah berjalan sesuai prosedur.
Persoalan kemudian melebar ke media sosial. Kritik terhadap pelayanan Puskesmas Banjarwangi memunculkan respons dari akun yang disebut berkaitan dengan petugas fasilitas kesehatan tersebut, di antaranya akun atas nama Lia Nurlaelasari dan Rezqi Ligusvira Turbacis.
Dalam tangkapan layar yang diterima redaksi, akun atas nama Lia Nurlaelasari mengunggah sejumlah pernyataan bernada keras, antara lain, “Di doakeun para netizen sing pada sarehat ngarah teu kudu menginjakkan kaki di faskes kami,” kemudian menyebut “netizen nu teu ngdhr bangku sakola” serta “otak na dinu tuur.”
Pada unggahan lain juga terdapat kalimat, “DI KIRA MOAL MODAR SIA.” Ungkapan tersebut menuai perhatian karena muncul di tengah polemik pelayanan publik di fasilitas kesehatan.
Sementara itu, akun atas nama Rezqi Ligusvira Turbacis menulis, “membagongkan kmhaa aa, aya kawantun mah ulah dina medsos langsung tepangan ka Puskesmas meh raos saur Abi mah.” Secara umum, unggahan itu dapat dipahami sebagai ajakan agar keberatan disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas, bukan hanya melalui media sosial. Namun makna dan konteks lengkapnya tetap memerlukan klarifikasi dari yang bersangkutan.
Gugah.co tidak serta-merta menganggap unggahan akun pribadi tersebut sebagai sikap resmi Puskesmas Banjarwangi. Redaksi masih perlu mengonfirmasi apakah kedua pemilik akun memang bertugas di Puskesmas, dalam kapasitas apa mereka menyampaikan pernyataan tersebut, serta apakah unggahan itu berkaitan dengan tugas kedinasan atau merupakan pandangan pribadi.
Terlepas dari polemik di media sosial, substansi persoalan tetap berada pada pelayanan terhadap pasien.
Publik membutuhkan penjelasan yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi sejak pasien datang hingga akhirnya diarahkan mencari fasilitas kesehatan lain. Bila memang terdapat keterbatasan fasilitas, Puskesmas perlu menjelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan awal, penilaian kondisi pasien, serta mekanisme rujukan dijalankan pada saat itu.
Sebaliknya, apabila pasien telah memperoleh pemeriksaan maupun tindakan medis sesuai standar sebelum dirujuk, informasi tersebut juga penting disampaikan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh, bukan hanya berdasarkan keterangan sepihak maupun potongan percakapan di media sosial.
Perhatian publik juga tertuju pada informasi mengenai pernyataan Kepala Puskesmas Banjarwangi yang disebut menyatakan bahwa tindakan petugas berada di luar tanggung jawab dirinya. Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung karena menyangkut kewenangan pimpinan serta mekanisme pertanggungjawaban dalam pelayanan publik.
Apabila ditemukan pelayanan yang tidak sesuai prosedur, masyarakat berhak mengetahui langkah evaluasi yang dilakukan. Sebaliknya, jika seluruh tindakan telah sesuai standar operasional, Puskesmas juga memiliki kesempatan untuk menjelaskan dasar dan kronologi pelayanannya sehingga tidak berkembang menjadi kesimpulan yang keliru.
Karena itu, Gugah.co meminta penjelasan sedikitnya mengenai enam hal: waktu kedatangan pasien, kondisi pasien saat tiba, pelaksanaan triase atau pemeriksaan awal, tindakan medis yang diberikan, alasan pasien diarahkan ke fasilitas kesehatan lain, serta prosedur komunikasi dan rujukan kepada keluarga.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab kepada Kepala Puskesmas Banjarwangi, Lia Nurlaelasari, Rezqi Ligusvira Turbacis, petugas yang menangani pasien, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar pemberitaan tersaji secara utuh, proporsional, dan berimbang.
Hingga berita ini disusun, Gugah.co belum memperoleh klarifikasi resmi dari Kepala Puskesmas Banjarwangi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Garut terkait keseluruhan kronologi peristiwa tersebut. Redaksi juga masih berupaya mengonfirmasi status, kapasitas, serta konteks unggahan Lia Nurlaelasari dan Rezqi Ligusvira Turbacis.
Berita ini disusun berdasarkan keterangan keluarga pasien serta materi percakapan dan unggahan media sosial yang diterima redaksi. Gugah.co tidak menyimpulkan telah terjadi pelanggaran pelayanan sebelum seluruh fakta diverifikasi dan seluruh pihak memperoleh kesempatan menggunakan hak jawabnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan