GUGAH – Keluarga Besar Organisasi Mahasiswa Politeknik Enjinering Indorama, Purwakarta secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada pemerintah, belum lama ini
Aksi dan pernyataan ini dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai wujud tanggung jawab moral mahasiswa yang menolak untuk menjadi generasi penonton di tengah berbagai persoalan rakyat.
Mahasiswa menilai bahwa kampus tidak boleh menjadi menara gading yang jauh dari penderitaan masyarakat, melainkan harus menjadi tempat lahirnya keberanian untuk membela kebenaran dan keadilan.
Dalam pernyataan sikap tersebut, terdapat enam poin tuntutan utama yang menyoroti isu kesejahteraan sosial, pendidikan, perekonomian, hingga pengelolaan anggaran negara:
1. Pemenuhan Hak Disabilitas dan Tuna Wisma: Pemerintah didesak untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas serta tunawisma di seluruh Indonesia dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan pelatihan kerja di berbagai sektor ekonomi.
2. Akses Pendidikan Berkualitas: Pemerintah wajib memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di setiap jenjang pendidikan di seluruh wilayah.
3. Penguatan Ekonomi Primer dan Pemberantasan Mafia Lahan: Pemerintah harus memperkuat ekonomi primer bagi nelayan dan petani demi mewujudkan kesejahteraan yang merata, serta memberantas mafia penguasaan lahan secara ilegal yang merampas hak masyarakat.
4. Pencabutan Mandat TNI dari Proyek Sipil: Pemerintah dituntut untuk mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, serta mendesak DPR agar merevisi Undang-Undang TNI.
5. Optimalisasi Bonus Demografi: Pemerintah wajib memastikan bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, kompetensi, dan penyediaan lapangan kerja yang layak.
6. Prioritas APBN untuk Pendidikan: Pemerintah perlu meninjau kembali prioritas penggunaan APBN dengan menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam penggunaan anggaran negara.
Melalui enam tuntutan ini,
Ketua BEM Politeknik Enjinering Indorama, Agung Aditya Pujiawan menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, melainkan harus memastikan perlindungan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Aspirasi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar kebijakan yang diambil lebih transparan, adil, serta berpihak nyata kepada kepentingan rakyat,” kata Agung.
Menurutnya, kemerdekaan yang sejati adalah kesejahteraan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa harus mengkategorikan program pemerintah. “Pemerintah harus memusatkan kepentingan bagi seluruh masyarakat dalam seluruh sektor pertumbuhan ekonomi negara, pertumbuhan ekonomi negara harus mendukung dan memperhatikan segala aspek keperluan masyarakat,” ujarnya.*
Favoritkan
Tinggalkan Balasan